GuidePedia

0


BANDUNG (24/1) - Sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang awalnya menumbuhkan harapan perbaikan sektor perikanan kelautan kini menjadi berkurang. Hal itu disebabkan banyak pihak yang menjadi pemangku kepentingan(stake holder) dari kementerian ini menjadi resah akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama ini.
Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin, dalam pernyataannya, Sabtu (24/1). "Sebelumnya kementerian KP ini mengeluarkan larangan menangkap lobster dan rajungan yang sedang bertelur, larangan transshipment, moratorium kapal asing, hingga soal larangan penggunaan trawl," katanya.
Komisi IV DPR, yang hendak melakukan rapat kerja DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pertama kalinya pada Rabu lalu (21/1) batal dilaksanakan oleh sebab pada saat yang sama, Menteri KP harus menghadap Badan Anggaran DPR untuk pertama kalinya juga.
"Raker dengan Komisi IV yang tadinya akan membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2014, Program Kerja tahun 2015, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2014, rencana kerja dan arahan kebijakan KKP tahun 2015-2019, dan APBN-P tahun 2015 ditunda hingga Senin (26/1) pukul 10.00," katanya.
Padahal, sebelum rapat kerja yang hendak dilaksanakan pada Rabu lalu, berbagai asosiasi bidang perikanan dan kelautan dari berbagai daerah di Indonesia datang ke DPR untuk menyampaikan berbagai keluhan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Komisi IV DPR.
“Datangnya berbagai asosiasi bidang perikanan dan kelautan ke DPR dengan membawa segala persoalan menunjukkan bahwa Menteri Susi tidak pernah dialog dan mendengar apa sesungguhnya kebutuhan masyarakat nelayan," kata politisi PKS ini.
Foto: Nelayan Sentani oleh Soe Kiswo (sumber:http://relawanpksfoto.net)
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com

Post a Comment

 
Top