GuidePedia

0


JAKARTA (14/1) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan 26 poin permasalahan yang masih membutuhkan penjelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta tentang Rencana APBD (RAPBD) Provinsi DKI Tahun Anggaran 2015, Rabu (14/1) di Gedung DPRD, Kebon Sirih Jakarta.
Pandangan Umum (PU) Fraksi PKS yang dibacakan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani merupakan tanggapan dari pemaparan Raperda tentang RAPBD 2015 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama pada Senin (12/1).
Dalam PU Fraksi PKS DKI Jakarta terdapat beberapa permasalahn yang menyentuh langsung kepentingan warga Jakarta. Salah satunya terkait maraknya penjualan minuman keras (miras) di mini market yang beroperasi 24 jam.
“Fraksi PKS sendiri tidak setuju dengan mini market yang menjual miras,” tegas Yani.
Sejurus dengan hal tersebut, Fraksi PKS juga meminta penjelasan pertumbuhan mini market yang sangat menjamur di wilayah DKI Jakarta. Yani mengatakan pertumbuhan tersebut telah mengancam usaha perekonomian masyarakat kecil.
Selain miras, Fraksi PKS juga menyampaikan pandangan mengenai pelarangan penggunaan motor di beberapa jalan protokol serta persoalan normalisasi sungai di Ibukota.
“Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan pelarangan penggunaan sepeda motor di beberapa ruas jalan protokol merupakan bentuk perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap warga pengguna jalan. Selain itu, kegiatan normalisasi daerah aliran sungai yang ditujukan untuk menangani masalah banjir belum diikuti dengan penyediaan lokasi permukiman yang layak dan memadai bagi warga yang tergusur,” ujar Yani.
Di bidang pendidikan, lanjut Yani, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta keberadaan guru non formal juga perlu mendapat sorotan. Yani menyebut seharusnya BOS tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Sedangkan mengenai kebijakan KJP, saat ini belum merata dimiliki warga yang membutuhkan.
“Karena hingga saat ini banyak pelajar yang kurang mampu di DKI Jakarta belum mendapatkan KJP. Sedangkan terkait guru non formal, jumlahnya sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta, terutama masyarakat menengah kebawah. Pemprov perlu memberikan perhatian lebih dan apresiasi kepada mereka,” jelasnya.
Sedangkan di bidang kesehatan, Yani yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Selatan VIII ini menambahkan Fraksi PKS mempertanyakan penyelenggaraan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di DKI Jakarta. Menurutnya, BPJS Kesehatan di Ibukota masih menyisakan banyak masalah.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta

Post a Comment

 
Top