GuidePedia

0

Jakarta, (11/1) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, menegaskan bahwa swasembada garam harus memberikan kepastian kesejahteraan kepada petani lokal, bukan hanya target pencapaian produksi pemerintah semata. Petani garam harus menjadi bagian penting dalam seluruh rentang proses swasembada garam, sehingga keberlimahan produksi yang diharapkan tidak membuat mereka hanya menjadi penonton saja.

“Pemerintah harus memberikan kepastian kesejahteraan yang jelas untuk para petani garam, agar kemampuan produksinya terus meningkat. Pemerintah juga harus memberantas mafia garam agar tata niaga sehat,” tegas Rofi.

Rofi mendesak pemerintah untuk mendukung petani garam lokal dengan bantuan inovasi teknologi tepat guna dan mananjemen tata kelola. Selain itu di dalam proses tata niaga, pemerintah harus serius menekan harga garam dengan memaksimalkan peran badan urusan logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga dan proaktif untuk menyerap langsung garam dari para petani.

Jika pemerintah serius tentu swasembada garam bisa terealisasi dan tercapai dengan baik, namun apa yang tergambar dalam tiga bulan terakhir masih menunjukan bahwa proses koordinasi dan komunikasi antar kementerian masih buruk. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin swasembada garam akhir 2015, namun ironisnya keinginan tersebut bertolak belakang dengan road map garam yang dibuat KKP dengan Kementerian Perdagangan bahwa swasambeda garam baru dapat dilakukan 2017.


Berdasarkan data dari KKP sepanjang tahun 2014, konsumsi garam nasional mencapai 3,8 juta ton. Dengan capaian produksi garam nasional sebanyak 2,2 juta ton, selama ini kepemilikan lahan garam rakyat hanya seluas 0,27 hektar per orang dengan produktivitas garam rakyat sekitar 80-90 ton per hektar per musim. Adapun saat ini total kebutuhan garam industri nasional yang mencapai hampir 1,8 juta ton diimpor dari Australia, Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya.

Post a Comment

 
Top