GuidePedia

0

 
TANGERANG (21/1) – Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap badan usaha yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dipungut pajak.

Demikian penjelasan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo saat melakukan sidak ke PT Indah Kiat Pulp and Paper, Serpong, Tangerang, pada Rabu (21/1). Sidak tersebut dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah Banten melalui pajak air permukaan.

Menurut Budi, dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai peroleh air diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar 10 persen dari nilai perolehan air.

“Sedangkan penentuan harga dasar air dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,” ujar Budi.

Budi mengatakan di tahun 2015 Pemprov Banten menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,9 triliun. Target ini naik sebesar 10,25 persen atau sekitar Rp500 miliar dari pendapatan tahun 2014. Sedangkan target pajak pemanfaatan air permukaan Pemprov Banten sebesar Rp29 miliar.

Dalam kesempatan sidak, Budi menerima keluhan pihak PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) atas lamanya proses perizinan dan perpanjangan SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) dari Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane. Pihak PT IKPP mengaku telah mengajukan perizinan sejak Juli 2014, namun sampai Januari 2015 izin perpanjangan SIPA  belum dikeluarkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Budi menyatakan segera mendesak PU Pusat untuk melakukan reformasi birokrasi.
“Komisi III DPRD Provinsi Banten mendesak kepada PU Pusat untuk melakukan reformasi birokrasi untuk memperbaiki proses perizinan, sehingga tidak menghambat industri dan pajak daerah,” pungkasnya.
 

Sumber: Humas PKS Banten

Post a Comment