GuidePedia

0
Jakarta (14/1) – Komisi B DPRD DKI Jakarta mengundang PT. Transjakarta dalam rapat kerja terkait dengan pengelolaan transportasi di Jakarta, yang saat ini sangat perlu dan mendesak, Jum’at (9/1) di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta. Komisi B meminta paparan Transjakarta yang sebelumnya berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan kini menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Komisi B Nasrullah mengatakan, Transportasi, Pendidikan dan Kesehatan harus memberikan pelayanan yang prima, meski demikian tidak serta merta pemerintah menjadikannya profit oriented.

“Komisi B memberikan masukan yang utama yaitu memberikan pelayanan prima, selain mengganti warna yang soft untuk bus baru,” jelas Nasrullah yang juga Sekretaris Fraksi PKS.

Nasrullah menambahkan, sebagian saham Transjakarta dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Saat ini Transjakarta mengajukan PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) sebesar 5,2 Triliun, namun yang dibutuhkan hanya sekitar 3 Triliun untuk sementara ini, antara lain untuk membangun depo, pengadaan bus, redesain halte yang rusak, dan modal kerja. “Kami menyampaikan bahwa pemberian PMP itu tidak mudah, karena harus dibarengi dengan komunikasi yang baik, antara Pemprov, DPRD dan Transjakarta,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut Komisi B dan Transjakarta membahas beberapa hal lainnya, dari pengenalan pengurus, latar belakang, dan kemudian perubahan logo. Rencananya bus yang akan didatangkan nantinya dari Eropa, Jepang dan Korea, dan sudah tidak menggunakan bus dari Tiongkok lagi,

“Akan ada 369 bus dan minimal ada 40 halte yang harus dibangun, payback-nya sekitar 6-7 tahun,” tandas Nasrullah.
Sumber: Humas Fraksi PKS DKI Jakarta

Post a Comment

 
Top