GuidePedia

0
KabarPKS.com-Jakarta (18/2) – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2015 di Kota Ambon. Rakernas ini akan fokus membahas strategi implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditemui usai rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Sari Pan Pacific Hotel, Jl MH Thamrin No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/2) malam, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan yang juga salah satu Dewan Pengurus APPSI mengungkapkan, disamping membahas materi seputar rekomendasi penguatan konsolidasi serta hierarki aparat pemerintah mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, Rakernas APPSI nanti juga akan fokus membahas penerapan atau implementasi dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

Menurut gubernur yang akrab disapa Aher ini, aturan turunan atau implementasi dari UU tersebut harus segera dibuat agar tidak terjadi situasi yang mengambang atau tidak jelas dari penerapan UU tentang Pemda ini. Karena ada sejumlah konsekuensi dari dibuatnya undang-undang ini, seperti kewenangan pusat yang turun ke provinsi atau sebaliknya, dan ada pula sejumlah kewenangan kabupaten/kota yang naik ke provinsi atau sebaliknya. Untuk itu, Aher ingin pemerintah pusat agar dapat segera membuat aturan implementasinya.

“Itu semua akan dibicarakan dalam tataran implementasi karena tentu harus segera ada implementasi. Kita khawatir kalau ada situasi yang ngambang terlalu panjang, katakanlah sampai 2017 bahaya itu. Nanti mengambang situasinya, karena secara undang-undang sudah diserahkan ke hierarki atau level pemerintahan yang lain, tapi belum ada aturan implementasinya, belum ada aturan turunan undang-undangnya. Itu akan segera kita bahas dan agar pemerintah pusat untuk mempercepat," ungkap gubernur yang juga kader PKS ini.

Selain itu, Aher mengungkapkan pada rakernas mendatang Jawa Barat kemungkinan akan memberikan usulan kajian tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. “Mengusulkan mungkin, diantaranya adalah kajian tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Disitu jelas bahwa ketika ada dugaan pelanggaran, baik itu dugaan hasil temuan pemeriksa atau laporan dari masyarakat kepada penegak hukum. Maka penegak hukum tidak serta merta melakukan penyelidikan, apalagi penyidikan. Tetapi diserahkan dulu kepada aparat pengawaas internal pemerintah, baik BPKP atau inspektorat di masing-masing daerah untuk melakukan telaahan terlebih dahulu. Ketika telaahannya tidak ada masalah, ya sudah tidak ada masalah (selesai)," papar Aher.

Rakernas yang akan diselenggarakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26 – 28 Februari 2015 nanti, rencananya akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rakernas APPSI tahun ini akan mengusung tema: “Konsolidasi Pemerintah Daerah Menyongsong Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Rakernas akan mengahadirkan beberapa narasumber, diantaranya: Menteri Dalam Negeri RI yang akan memberikan materi: “Strategi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang akan membahas: “Strategi Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Sumber: Humas Pemprov Jabar

Post a Comment

 
Top