GuidePedia

0
Jakarta (5/2) - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Saduddin mendukung upaya untuk menguatkan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional, berkinerja tinggi, netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KASN di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2).
“Atas kewenangan yang dimiliki KASN, kami menaruh harapan besar agar ASN dikemudian hari dapat meningkat performancenya sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berjalan efektif, efisien, terbuka dan bebas KKN,“ kata Saduddin.
Saduddin menjelaskan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mempercepat proses pembentukan struktur organisasi, rencana strategis (Renstra) dan tata kelola lembaga sehingga dapat memperlancar KASN dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Terkait kantor sekretariat, Komisi II akan mendesak Sekretariat Negara untuk memperhatikan kebutuhan kantor sekretariat KASN.
“Dengan jumlah personalia KASN sebanyak 200 orang masih dirasa sangat kurang untuk menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap 4 juta ASN di seluruh Indonesia," lanjut mantan Bupati Bekasi ini.
.
Hal lain, lanjut Saduddin, yang dibutuhkan adalah pembentukan KASN di daerah dan penguatan kewenangan KASN dalam memastikan terwujudnya system merit pada semua instansi pemerintah pusat dan daerah.
“Saat ini terdapat 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten/kota, dimana itu semua sangat sulit untuk dikontrol secara terpusat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada,“ ujar legislator PKS dari Dapil Jabar VII ini.
Terakhir, tambah Saduddin yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan anggaran. KASN dalam APBN tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 35 Milyar, jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang untuk mendukung kegiatan KASN.
“Komisi II memahami usulan anggaran yang disampikan KASN dan akan membicarakannya dalam pembahasan APBN-P 2015 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," pungkasnya.

Post a Comment

 
Top