GuidePedia

0


JAKARTA (13/2) - Komisi II DPR RI menerima kunjungan DPRD Musi Banyuasin dan beberapa guru tenaga honorer K-2 yang mengadukan nasibnya terkait pembatalan pengangkatan mereka sebagai PNS, Kamis (12/2).
Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengatakan bahwa kasus tersebut bisa dijadikan temuan dan bahan yang akan disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
“Aduan ini salah satu contoh kasus, dari sekian banyak kasus yang terjadi terkait tenaga honorer K-2, nantinya akan kita sampaikan dalam Raker dengan Menpan RB,” ujar Saduddin saat dihubungi melalui ponselnya pada Jumat (13/2).
Saduddin menjelaskan beberapa guru honorer tersebut telah mengikuti seleksi penerimaan Calon PNS (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin dan telah dinyatakan lulus oleh panitia seleksi (pansel). Namun, dalam proses pemberkasannya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak mendapatkan Nomor Induk Kepegawain (NIK).
“Tidak terpenuhinya syarat dikarenakan bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer pada saat PP ini dikeluarkan,” katanya.
Merespon masalah tersebut, Saduddin memberikan argumentasinya. Pertama, dalam penerapan aturan yang dilakukan oleh Pemkab dan Kemenpan RB tidak ada konsistensi.
“Seharusnya apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, janganlah dilibatkan dalam proses seleksi CPNS dan juga sebelum diumumkan tentang kelulusan CPNS ini, hendaknya Kemenpan RB melakukan validasi dan akurasi data,” ujarnya.
Kedua, Saduddin mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait dengan permasalahan tenaga honorer itu untuk melapor ke posko pengaduan di Kemenpan RB. Walaupun nantinya, tambah Saduddin, Komisi II juga akan menyampaikan permasalahan tersebut dalam Raker dengan Menpan RB.

Post a Comment

 
Top