GuidePedia

0


Surakarta (13/2) - Ditutupnya pelayanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surakarta karena tidak adanya anggaran, menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan. Salah satunya anggota Komisi I DPRD Surakarta, Quatly Abdulkadir Alkatiri. Dia mempertanyakan alasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tidak menganggarkan dana operasional BPSK.
"Pemkot kenapa sampai tidak menganggarkan? Apa alasannya? Apa karena BPSK banyak melayani sengketa dari luar Solo? ataukah penanganan sengketa dari BPSK dinilai tidak efisien? Permasalahnnya dimana?" tanya Quatly.
Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini mempertanyakan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait permasalahan ini.
"Harusnya hal ini sudah diketahui sebelumnya oleh Disperindag. BPSK kan dibawah Disperindag, jadi harusnya dinas tersebut yang mengusahakan," ujar Quatly.
Sumber: Humas PKS Solo

Post a Comment

 
Top