GuidePedia

0


Jakarta (2/2) – Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) harus dinaikkan. Karena dengan anggaran yang ada sekarang sulit untuk mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat berdialog dengan para ibu warga kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, Minggu (1/2). Dialog dilakukan dalam rangka kunjungan daerah pemilihan HNW sebagai anggota legislatif dari Dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.
Hidayat mengemukakan, anggaran Kementerian PPPA saat ini hanya sekitar Rp 250 miliar untuk seluruh Indonesia.
“Dengan dana sebesar itu jelas sangat kurang. Bagaimana bisa membuat program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dana sebesar itu. Karenanya saya sudah mengusulkan agar dana untuk Kementerian PP-PA ditambah,” lanjut dia.
Dia berharap, pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu mengingat problema yang dihadapi perempuan dan anak makin kompleks dan beragam.
Menurut politisi PKS ini, problema terkait Perempuan dan anak banyak sekali, di antaranya perdagangan manusia, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki.
“Dengan anggaran sebesar itu patut dipertanyakan keseriusan pemerintah menangani masalah perempuan dan anak-anak. Anggaran itu terlalu kecil untuk mengurusi perempuan dan anak se-Indonesia ,” imbuh Hidayat Nur Wahid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini.
Hidayat juga mengusulkan agar pemerintah memperluas lingkup kerja Kementerian PP-PA sehingga tidak hanya bergerak di pusat saja. Sebaiknya memiliki unit kerja di provinsi dan kabupaten/kota sehingga PP-PA mampu menjangkau wilayah Indonesia.

Post a Comment

 
Top