GuidePedia

0


AMBON (27/2) - Gubernur seluruh Indonesia menghendaki agar penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah segera dilaksanakan. Karenanya, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak terkait lain perlu segera memiliki pemahaman yang sama atas isi undang-undang tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan hal itu di sela pembukaan Rapat Kerja APPSI 2015 di halaman belakang kediaman dinas Gubernur Maluku, Kota Ambon, pada Kamis (26/2).
Aher, yang juga Gubernur Jawa Barat, mengungkapkan dengan tema rapat kerja “Konsolidasi Pemerintah Daerah Menyongsong Implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah”, salah satu sasaran utama yang hendak dicapai ialah akselerasi implementasi Undang-Undang.
“Sebagai contoh, pengaturan wewenang pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dengan pemahaman yang sama atas muatan undang-undang dimaksud, akan meminimalkan kesalahpahaman, sehingga pelaksanaannya dapat efisien dan efektif,” ujar Aher.
Terkait contoh kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, Aher menyebut pengaturan pelimpahan wewenang tugas dan tanggungjawab atas SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dari pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi.
"Di sini (pengaturan wewenang SLTA) perlu diperjelas, mana wewenang (pemerintah) kabupaten/kota dan provinsi. Pendidikan adalah soal besar. Kalau tidak jelas, berbahaya. Siswa SMA/SMK bisa terombang-ambing nasibnya," papar Aher yang berharap penerapan UU tidak perlu menunggu batas toleransi dua tahun.
Rapat Kerja APPSI dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla (JK) dan diikuti seluruh Gubernur se-Indonesia. Mendampingi JK, hadir pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Pada kesempatan itu Wapres JK menyinggung berbagai persoalan sistem pemerintahan daerah sepanjang dua kali revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. "Semua sistem pemerintahan memiliki kelemahan. Kita perlu memilih sistem yang memiliki resiko terkecil," tandas JK saat menyampaikan pengarahan.
Atas semua model sistem pemerintahan daerah, tambah JK, pemerintah daerah dan pusat perlu menggarisbawahi bahwa seluruh jajaran pemerintah - termasuk para Gubernur - hanya bekerja untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, JK mengingatkan agar seluruh komponen pemerintah menaati seluruh sistem yang dibangun bersama.
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Post a Comment

 
Top