GuidePedia

0


BANDUNG (25/2) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap para pembuat kebijakan.
"Kita semua sepakat jika korupsi mesti diberantas. Tetapi melalui mekanisme yang jelas. Yang sering ditakuti para pembuat kebijakan adalah kekhawatiran pemanggilan terhadap kasus yang tidak jelas," kata Aher saat membuka acara Sosialiasi Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/2). Dalam acara tersebut hadir tiga pakar hukum dan politik sebagai pembicara, antara lain M. Guntur Hamzah, Asep Warlan, dan Zudan Arif Fakrullah.
Untuk itu, jelas Aher, dengan adanya UU tersebut setiap ada indikasi penyimpangan, maka lebih dahulu ditangani oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Apabila sudah terbukti merugikan negara secara sengaja, maka bisa dilimpahkan ke ranah hukum.
"Ketika ada laporan yang muncul dari masyarakat maka hal tersebut mesti melalui APIP terlebih dahulu. Melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu. Tetapi ketika ada indikasi kerugian negara yang disengaja oleh pihak tertentu, maka bisa dilanjutkan ke ranah hukum," tambah Aher.
Hal senada juga diutarakan oleh Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanudin (Unhas) M. Guntur Hamzah. Menurut Guntur, UU 30/2014 dibuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan mencegah kemandekan pemerintahan karena kekhawatiran adanya kriminalisasi kebijakan.
"UU ini digagas untuk mendorong reformasi birokrasi dan untuk membuat pemerintahan ini tidak berjalan mandek, untuk menghindari kriminalisasi kebijakan pemerintahan yaitu membawa ranah administrasi ke ranah hukum," papar Guntur.
Guntur juga menambahkan ada tiga tujuan dari peraturan tersebut, yaitu menjadi undang-undang payung, materil, dan umum.
"UU ini menjadi undang-undang payung, karena menjadi acuan bagi aturan lainnya, harapan dan tujuannya seperti itu. Selain itu, bisa menjadi undang-undang materil yang akan menyinergikan UU yang lain, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lain atau disebut UU Administrasi Umum. Dan yang ketiga diharapkan menjadi hukum yang sifatnya umum. Karena UU ini sifatnya untuk membingkai dan menciptakan standar untuk tindakan kepemerintahan," papar Guntur.
Sosialisasi UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan mengenalkan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktek KKN. Dengan demikian, UU ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang transparan, efisien, serta menjunjung tinggi AUPB dalam setiap penetapan kebijakan badan dan/atau pejabat pemerintahan.
UU 30/2014 juga mengandung maksud bukan hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, melainkan sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Sehingga, keberadaan UU tersebut benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif bagi semua badan atau pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Post a Comment

 
Top