GuidePedia

0


JAKARTA (4/2) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebetulnya kuota haji itu luas. Masalahnya, mampu/tidak Indonesia meningkatkan dan merebut kuota yang lebih banyak, akomodasi lebih dekat, transportasi yang lebih murah, layanan kesehatan dan makanan yang lebih baik bisa diusahakan. Namun karena uangnya tidak dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi kekuatan.
Hal itu dikatakannya saat mendampingi Ketua DPR menerima Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dipimpin Ketua Slamet Efendi Yusuf di Jakarta, Selasa (3/2). “Kita sebagai pemilik kuota haji terbesar di dunia, tapi bargaining-nya di pasar rendah. Karena uang tidak dipakai sumber bargaining di lapangan. Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih prima memerlukan uang yang lebih besar. Di sinilah fungsi tabung haji itu,” kata Frahri.
Menurut politisi PKS ini, persoalan haji di Indonesia sangat kompleks. Di satu sisi penyelenggaran haji lebih banyak dilakukan sektor swasta, mulai dari tansportasi, akomodasi,catering, dan kesehatan. Di sisi lain konsumen haji Indonesia sangat spesifik, umumnya orang daerah dan usia lanjut, sehingga memerlukan proteksi. Oleh karena itu, peran pemerintah masih sangat penting.
Terkait peran KPHI sebagai pengawas, Fahri menyatakan perlu diperkuat. Namun, saat ini ada masalah karena dukungan pemerintah belum begitu kuat. Dewan, kata Fahri, mau terus mendukung sehingga pengawasan teknis pelaksanaan haji bisa diperbaiki. Komisi VIII harus punya nomenklatur sendiri dan independen, sehingga pemerintah yang diawasi betul-betul lebih konkrit.
Sehubungan rencana Komisi VIII akan merevisi UU Penyelenggaran Haji dengan menggabung haji dan umroh, Pimpinan DPR menyatakan dukungan, termasuk masalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang belum ada solusi. Pasalnya, metode yang ada sekarang menyebabkan jarak antre terlalu panjang. Padahal, seharusnya ada terobosan sehingga akses kepada percepatan kepesertaan haji ditingkatkan.
Saat ditanya mengenai peluang penurunan biaya transportasi haji dengan pertimbangan harga minyak terus turun, Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan harus ada pembahasan lebih lanjut.
“KPHI bisa memantau lebih teknis termasuk anatomi biaya haji yang sebetulnya bisa dibahas oleh Komisi VIII. Karena harga minyak terus turun, maka transportasi haji juga bisa diturunkan,” jelas Fahri.
Sumber: http://www.dpr.go.id

Post a Comment

 
Top