GuidePedia

0


Bandar Lampung (5/1) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Lampung mendukung setiap kebijakan berwawasan lingkungan yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya program nasional dan kebijakan strategis pemerintah yang sedang digarap serius yakni pembangunan jalan tol sumatera yang menjadikan Lampung sebagai titik pembangunan tol tersebut.
Ketua FPKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu mengatakan, jalan tol yang memiliki panjang sekitar 150 km ini memiliki implikasi yang saling terkait baik sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurutnya, DPRD Lampung sudah memikirkan secara matang terkait implikasi dan pertimbangan mengapa pembangunan jalan tol tersebut harus segera dilakukan.
"Feasibility Study pembangunan jalan tol yang memuat pertimbangan-pertimbangan sekaligus implikasi-implikasinya, tentu sudah dilakukan, namun barangkali masyarakat luas perlu mengetahui lebih dalam, disamping akan memperlancar arus barang dan jasa di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung juga masyarakat perlu mengetahui implikasi-implikasi lainnya," kata Ade Utami, di Bandar Lampung, Kamis (4/1).
Namun, lanjut Ade, agar keberadaan jalan tol tidak lantas mengurangi peran negara dalam merevitalisasi jalur jalan nasional dari Kalianda, Lamsel, Panjang, Bandar Lampung sampai ke Lampung Tengah. Hal ini dikarenakan, sepanjang jalur jalan nasional dari Kalianda, Panjang hingga ke Lampung Tengah banyak sentra pertumbuhan ekonomi seperti pusat kerajinan rakyat dan warung makan. Sehingga jangan sampai setelah keberadaan jalan tol, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi tersebut mati.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Bidang Perekonomian, Hantoni Hasan juga mengingatkan pemerintah, agar pembangunan jalan tol tidak menggerus lahan produktif terlampau banyak.
"Misal mencari lahan yang sudah tidak produktif lagi (lahan tidur) atau membangun jalan tol diatas lahan produktif dengan metode cakar ayam," ujar Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Lampung ini.
Hantoni menambahkan, dikhawatirkan pada target surplus gabah 1 juta ton di tahun 2015 ini yang dibebankan pemerintah pusat kepada Lampung tidak tercapai jika pembangunan jalan tol mengambil lahan produktif terlalu besar.
"Bayangkan lahan produktif 150 Km dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar dan lebar 60 meter (asumsi lebar jalan tol 60 meter) maka setidaknya akan tergerus 9000 km2 atau setara 900 hektar lahan produktif akan tergerus," tuturnya.
Menurutnya, satu hektar lahan setidaknya dapat memproduksi gabah sekitar 5 hingga 7 ton. Maka, dengan 900 hektar dapat memproduksi antara 4500 ton hingga 6300 ton, gabah. "Dengan demikian bakal ada potensi lost sekitar 4500 ton hingga 6300 ton gabah akibat hilangnya lahan produktif 900 hektar tersebut," ujarnya.
Sumber: Humas PKS Lampung

Post a Comment

 
Top