GuidePedia

0
Penulis: Ade Utami Ibnu (Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung) | Tulisan ini dimuat di Harian Lampung Post pada 6 Februari 2015
Memasuki 2015,  bangsa Indonesia dan Provinsi Lampung masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur. Sebab kondisinya relatif masih memprihatinkan. Jalan maupun jembatan masih banyak yang harus dibenahi. Bahkan, sejumlah infrastruktur yang belum genap setahun diperbaiki juga sudah mulai rusak.
Provinsi Lampung memang memiliki kendala yang cukup besar dalam sektor infrastruktur berupa kerusakan jalan hampir mencapai 80 persen. Kondisi jalan nasional yang berada di daerah ini dengan total panjang 1.159,573 km hanya sebesar 25,5 persen yang dalam kriteria baik atau sepanjang 296,487 km. Sedangkan untuk jalan provinsi dari total panjang 1.702,81 km hanya 33,19 persen saja yang dalam kondisi baik, atau sepanjang 565,17 km.
Berdasarkan data itu jika memperbandingkan rasio kondisi jalan baik dan sedang dengan kondisi rusak dan kritis pada jalan pusat maupun jalan provinsi, rasio jalan rusak dan kritis pada jalan provinsi lebih tinggi dibanding rasio jalan rusak dan kritis pada jalan nasional, yakni 38,25 % berbanding 4,1 %.
Akan lebih besar lagi besaran prosentase jalan rusak jika hanya menggunakan indikator jalan nasional maupun jalan provinsi yang baik disatu sisi. Sementara jalan sedang, rusak, dan kritis digabung menjadi satu komponen di sisi yang lain. Maka dengan metode penghitungan tersebut, prosentase jalan nasional di Lampung yang baik hanya 24,08 % sedangkan jalan provinsi yang kondisinya baik hanya 35,52 %.
Dengan kondisi tersebut maka jelas memengaruhi proses dan usaha menarik investor ke Provinsi Lampung.Tidak hanya itu, jalan yang rusak di mana-mana itu tentunya juga meresahkan masyarakat, baik kalangan pebisnis, pengguna jalan, dan pengamat pembangunan.
Di Tangan Pemimpin Baru
Pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa dipisahkan dari peranan pemimpin. Bangsa Indonesia sudah memiliki Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara Lampung juga sudah memiliki Ridho Ficardo-Bachtiar Basri sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Baik Jokowi-JK maupun Ridho-Bachtiar merupakan pemimpin hasil pesta demokrasi pilpres dan pilgub 2014.
Bagi masyarakat Lampung, kehadiran pemimpin muda itu diharapkan memberikan angin segar pada peningkatan infratruktur. Perpaduan semangat muda Ridho Ficardo dan kearifan Bachtiar Basri diyakini memberikan harapan baru bagi kemajuan Provinsi Serambi Sumatera ini.
Sesuai kapasitas selaku anggota DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan penting untuk mengingatkan mereka tentang setumpuk tanggungjawab yang harus ditunaikan. Sebab, janji kampanye kepada publik juga akan dimintai tanggungjawabnya baik di dunia maupun di akherat.
Masyarakat sudah kadung menaruh harapan dan ekspektasi yang cukup besar kepada mereka untuk membenahi sekaligus menguatkan infrastruktur di Lampung.
RPJMD vs Kesiapan MEA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 pada hakikatnya adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye lalu di integrasikan menjadi rencana pembangunan jangka menengah.
Sehingga selama lima tahun kepemimpinan Ridho–Bachtiar agenda-agenda pembangunan merujuk pada dokumen RPJMD ini, termasuk planning pembangunan menghadapi ASEAN Economic Community – AEC (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) 2015.
Secara pribadi saya percaya bahwa RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan disahkan bersama DPRD periode yang lalu telah mengantisipasi kedatangan MEA 2015. Meskipun jika dikuliti lebih dalam, lapis demi lapis terkait fakta lapangan tentu masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus segera dikerjakan oleh pemda dalam rangka menghadapi MEA 2015.
Kata kunci yang mesti digarisbawahi dalam MEA adalah kompetisi. Artinya, segala daya upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menjaga kesiapan agar Provinsi Lampung secara umum siap berkompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Salah satu faktor penting kesiapan dalam arena kompetisi MEA adalah daya saing tinggi di semua sektor termasuk daya saing dalam kelancaran arus-distribusi barang dan jasa baik dari produsen ke konsumen atau dari sumber bahan baku menuju tempat pengolahan/produksi. Jika arus distribusi barang dan jasa lancar tentu harga dapat lebih bersaing. Kelancaran arus-distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen ditopang oleh infrastruktur yang memadai.
Lampung dengan wilayah yang sangat strategis karena berada di ujung Selatan Sumatera tentu harus menyamakan cita-cita daya saing dengan kebutuhan kelancaran arus distribusi barang dan jasa melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai. Apalagi Lampung menjadi pintu masuk dari Jawa ke Sumatera dan pintu keluar dari Sumatera menuju Jawa. Untuk itulah, infrastruktur Lampung harus semakin baik. Membangun tidak hanya membangun, memperbaiki tidak hanya memperbaiki melainkan  menguatkan agar Lampung semakin sejahtera!
Sumber: http://pkslampung.com

Post a Comment

 
Top