GuidePedia

0


JAKARTA (6/2) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Dalam pengalokasian anggaran tahun 2015, saya meminta Kementerian ATR/BPN untuk fokus pada kegiatan-kegiatan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat. Bila perlu, ditambah anggarannya jika dirasa kurang,” kata Saduddin yang disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Kementerian ATR/BPN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab yang disapa Saad tersebut mengutarakan salah satu kegiatan yang penting untuk diperhatikan adalah penyelesaian masalah sengketa pertanahan. Banyak kasus sengketa tanah yang tidak tuntas dan mengorbankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem untuk memperbaiki dan mengutamakan keberpihakan kepada rakyat.
“Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat membuat sistem penyelesaian sengketa pertanahan dengan mengutamakan keberpihakan kepada rakyat melalui jalur mediasi dan peradilan. Dalam jalur mediasi, harus ada kejelasan konflik pertanahan dan harus tuntas, sehingga konflik yang diselesaikan pengadilan benar-benar final,” jelas Saad.
Persoalan lain, tambah Saad, terkait dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang perlu lebih ditingkatkan. Program ini penting sebagai upaya pemerintah mengeliminasi terjadinya kasus sengketa tanah. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Komisi II bersedia menambah anggaran yang nantinya diperuntukkan bagi penambahan jumlah tenaga ukur, pengadaan alat ukur, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Pada tahun 2015 Kementerian ATR/BPN menargetkan 1,2 juta titik objek sertifikasi, yang pada tahun 2014 hanya 900 ribu. 

Post a Comment

 
Top