GuidePedia

0
SOLO (10/2) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo menginginkan adanya penegakan rasa keadilan bagi subjek yang dikenai retribusi. Selain itu, penerapan Perda Retribusi sebagai produk hukum, hendaknya diimbangi dengan optimalisasi layanan publik di masing-masing objek.

Demikian disampaikan juru bicara FPKS Quatly Alkatiri saat menyampaikan pemandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Selasa (10/1) di Gedung Paripurna DPRD Solo.

Quatly mencontohkan banyak keluhan datang dari masyarakat. Hal ini disebabkan yang dikenai retribusi parkir tetapi masih merasa kendaraan belum aman, sudah rutin membayar retribusi kebersihan tetapi petugas kebersihan kurang aktif membersihkan.

"Sejauhmana pemberlakuan perda retribusi daerah nantinya bisa menghasilkan pelayanan prima seperti dalam keamanan parkir dan kebersihan untuk masyarakat sebagai subjek yang dikenai wajib retribusi?" katanya.

Lebih lanjut, Fraksi PKS juga menginginkan perda retribusi juga memasukkan objek-objek retribusi baru berupa lokasi wisata selain Balaikambang dan Sriwedari, seperti Taman Sekartaji dan Urban Forest sebagai objek rekreasi. Hal ini menimbang pemanfaatan retribusi dapat mendukung operasional tempat rekreasi tersebut.

"Bukankah pemanfaatan retribusi objek rekreasi akan turut mendukung operasional pengelolaan objek wisata yang saat ini terkesan tidak terawat tersebut?" tambahnya.

Sementara itu, dalam pemandangan umum perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Administrasi Kependudukan (Adminduk). FPKS meminta evaluasi dari penerapan perda lama dan kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Dispendukcapil) untuk melaksanakan perubahan perda tersebut. Di sisi lain, penambahan tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Perda Adminduk untuk melaporkan kematian warganya juga menjadi perhatian FPKS karena dikhawatirkan belum adanya ketidaksiapan Ketua RT tersebut.

"Menjadi pertanyaan kami, sejauhmana kesiapan Ketua RT untuk melaksanakan kewajiban ini? Apakah kewajiban ini sudah melalui kajian yang didasarkan pada aspirasi di tingkat bawah? Mohon penjelasan!" pungkas Quatly. 

Sumber: Humas PKS Solo

Post a Comment

 
Top