GuidePedia

0
JAKARTA (7/2) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin menyatakan bahwa pada tahun 2015 setiap desa akan menerima alokasi dana desa rata-rata sebesar Rp750 juta yang berasal dari pemerintah pusat. Alokasi dana desa rutin tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota.

“Tiap desa rata-rata akan menerima dana Rp750 juta, itu merupakan gabungan dana desa yang bersumber dari tiga anggaran, yakni dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, seperti yang selama ini sudah berjalan di daerah,” ungkap Saduddin seusai Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).

Saduddin menjelaskan dana desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat berkisar Rp240 juta. Anggaran tersebut jumlahnya bervariasi, sehingga semua desa tidak sama, melainkan sesuai empat indikator yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa PDTT. Keempat indikator tersebut antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan,  dan letak geografis.

“Anggaran per desa itu nantinya akan digunakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Tujuannya tentu untuk mempercepat sektor perekonomian di pedesaan. Sebelum desa menerima dana ini, Kepala Desa dan perangkatnya bakal didampingi oleh fasilitator dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),” ujar Saduddin.

Selain itu, politisi PKS ini menyatakan bahwa penyaluran dana desa langsung kepada Kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran langsung atas dana itu. Dengan demikian, pengelolaan dan penyerapan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggang jawab para Kepala Desa.

“Sebagai kuasa pengguna anggaran, nantinya Kepala Desa bakal diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tutup Saduddin.

Ilustrasi: Petani oleh Hardiantono Putro (Relawan PKS Foto)

Post a Comment

 
Top