GuidePedia

0


Sukabumi Kota (6/2) - Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menilai, kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara pada akhir-akhir ini mulai luntur. Menurutnya, hal ini dilihat dari semakin jauhnya masyarakat dari empat pilar kebangsaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
"Semua pihak sangat meyakini, bahwa penguatan karakter bangsa akan semakin kokoh dengan menghayati dan mengimplementasikan keempat pilar kebangsaan tersebut sebagai landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Fachmi, di Kota Sukabumi, Jumat (5/2).
Keempat pilar ini, kata Fachmi, telah menjadi kunci utama khususnya dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga, ujar Fachmi, bangsa Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, tambahnya, keempat pilar ini juga telah menjadi dasar bangsa, dalam mengelola Negara Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau dan 500 suku bangsa dengan jumlah penduduk saat ini sudah mencapai sekitar hampir 250 juta jiwa.
"Fakta tersebut mengukuhkan, bahwa Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah suku bangsa terbanyak di dunia, dan negara nomor empat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk," tuturnya.
Lebih lanjut Fachmi menjelaskan, gambaran objektif tentang Negara Indonesia setidaknya memiliki dua perspektif. Pertama, kata Fachmi, merupakan sebuah potensi dan kebanggaan. "Karena tidak mudah menyatukan penduduk dengan keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang melatarinya," ujarnya.
Sedangkan perspektif kedua, lanjutnya, merupakan kerawanan sekaligus tantangan. Sebab dengan pluralitas Negara Indonesia banyak aspek, yakni kebhinnekaan, keragaman dan kemajemukan, bisa berdampak pada disintegrasi bangsa. "Ini apabila segenap bangsa Indonesia tidak pandai merawat tali ikatan sebagai sebuah bangsa," tambahnya.
Selain itu, menurut Fachmi, mengelola sebuah bangsa yang plural sangat sulit dan penuh tantangan, karena banyak problematika, kepentingan dan tuntutan dari seluruh komponen bangsa yang mengklaim memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menunaikan hak dan kewajibannya terhadap negara.
"Di sisi lain latar belakang agama, suku bangsa, budaya dan disparitas tingkat pendidikan yang tinggi, tentunya akan berakibat pada perbedaan dalam cara pandang dan cara tindak, dalam mengelola permasalahan bangsa dan negara," pungkasnya.
Sumber: www.sukabumikota.go.id

Post a Comment

 
Top