GuidePedia

0


Serang (3/3) - Berdasarkan hasil sensus barang milik daerah Provinsi Banten untuk KIB B (Peralatan dan Mesin), dan KIB E (Aset Tetap Lainnya) terdapat 221.264 item. Dari jumlah barang itu, sebanyak 137.175 item atau mencapai 62% dalam kondisi baik dan sisanya 84.089 item atau 38% dalam kondisi rusak berat.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten M Bonie Mufidjar menyayangkan banyaknya aset Pemprov yang rusak. Menurutnya, lemahnya penataan aset milik Provinsi Banten menyebabkan banyak aset yang tak bisa ditelusuri. "Setelah dilakukan Rakor Penyusunan Neraca Aset Tahun 2014 diharapkan memberikan pemahaman terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sinegritas terkait Data Nilai Aset yang akan disajikan dalam LKPD tahun 2014," kata Bonie, Selasa (3/3).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Seahtera (PKS) ini menjelaskan, bahwa Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset tetap dan memiliki nilai terbesar dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Menurutnya, Aset tetap merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah daerah, sehingga harus dikelola secara baik dan benar.
“Pengelolaan Barang Milik Daerah secara baik dan benar tersebut antara lain harus dapat dipertanggungjawabkan serta didukung dengan ketepatan jumlah dan nilainya,” kata legislator PKS daerah pemilihan Banten 6 yang meliputi Kecamatan Ciledug, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pinang ini.
Lebih lanjut Bonie mengingatkan, kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih optimal dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus dan penyimpan barang, sehingga administrasi dan pelaporan barang milik daerah menjadi baik dan tertib sesuai ketentuan.
“Bonie meminta kepada kepala SKDP untuk mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, melakukan pengawasan dan pengadilan atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, serta menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola,” pungkasnya.
Sumber: Humas PKS Banten

Post a Comment

 
Top