GuidePedia

0


BANDUNG (2/3) - Pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan Indonesia. Tercatat sekitar 75% APBD berasal dari pajak. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Jabar mengajak masyarakat, terutama Wajib Pajak (WP), untuk melaporkan pajaknya.
Senin (2/3) pagi Gubernur Aher, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, dan Sekretaris Daerah Wawan Ridwan, memberikan contoh dengan menyerahkan laporan SPT PPh (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan) secara online atau e-Filling di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Kegiatan tersebut juga diikuti Kapengti Jabar, Marni Emmy Mustafa; Kajati Jabar, Feri Wibisono, Bupati/Walikota se-Jabar, serta perwakilan FKPD lain.
“Tentu kita memberi contoh kepada masyarakat supaya wajib pajak sadar betul dan segara membayar pajaknya. Sebab pajak sampai saat ini masih menjadi andalan pendapatan negara. 75% APBN kita berasal dari pajak. 70% APBD kabupaten/kota berasal dari pajak. Memang pajak ini kalau terus digali akan sangat banyak manfaatnya,” ujar Aher.
Aher menekankan tidak hanya WP yang harus melaksanakan kewajiban membayar pajak, tetapi juga pemerintah harus mengelola “amanah” rakyat tersebut untuk kesejahteraan bangsa.
“Tentu saja pemerintah pusat, pemerintah daerah harus betul-betul medayagunakan pajak, uang rakyat ini untuk kembali kepada rakyat, dalam bentuk pembangunan. Baik itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana, infrastruktur terasa betul kehadirannya kepada masyarakat kita,” tambah Aher usai menyampaikan laporan SPT-nya.
Anjuran pelaporan pajak terus disuarakan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Pajak. Berdasarkan catatan dari sekitar 2 juta WP di Jawa Barat, hampir setengah belum melaporkan pajaknya. Merespon kondisi ini, Aher berharap sosialisasi pajak dapat terus ditingkatkan, bahkan akan ada penindakan bagi mereka yang tidak melaporkan pajaknya.
“WP di Jawa Barat ini kan sekitar 2 jutaan, tetapi baru separuhnya. Nah separuhnya ini kan potensi yang luar biasa. Cuma kan harus di-ontrog, di-push. Potensi kita lumayan, kita dapat tambahan 50 triliun saja balik ke Jawa Barat separuhnya, mantap itu! Kita bisa memperbaiki jalan, memperbaiki rumah sakit, dan segala macem,” tegas Aher.
Untuk meningkatkan jumlah WP yang melapor, Dirjen Pajak telah melakukan beberapa terobosan untuk meringankan WP. Salah satunya melalui e-Filling, yaitu cara penyampaian SPT tahunan menggunakan sarana internet, selain melalui Drop Box atau dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung.
Kepala Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jabar II, Angin Prayitno Aji  mengatakan dengan hadirnya berbagai kemudahan, ketika ada yang masih mangkir melapor pajak, maka akan dilakukan penahanan atau paksa badan (gijzeling).
“Ditahan di rumah tahanan. Kita bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan kejaksaan kemudian dengan lapas dalam hal ini dengan Kemhumkam. Ini mendata kawan-kawan kita WP yang belum bayar pajaknya, yang bandel yang tidak punya itikad baik ya kita sandera. Ini sudah dilakukan di Jawa Timur, dan di Jawa Barat itu sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Di Jawa Barat II itu targetnya ada sekitar 34 lebih WP.  Nilainya sementara 105 miliar itu terus jalan,” tandas Angin. 
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Post a Comment

 
Top