GuidePedia

0
JAKARTA (8/3) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengatakan seseorang yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila mengajukan diri sebagai Calon Kepala Daerah (Kada) atau Calon Wakil Kepala Daerah (Wakada), maka diharuskan mundur dari posisinya sebagai PNS. Hal ini disampaikan Saduddin melalui rilisnya, Ahad (8/3).

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, PNS mencalonkan diri dalam Pilkada harus mundur, bukan nonaktif,” ujar Saduddin yang juga Anggota Panitia Kerja Revisi UU Pilkada.

Saduddin menjelaskan ketentuan mundur PNS dalam Pilkada diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t) yakni,  "Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon.”

Bahkan, lanjut Saduddin, ketentuan ini juga termuat Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), UU 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur PNS wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS, sejak mendaftar sebagai calon.

"Jadi, keharusan mengundurkan diri bagi PNS termuat tidak hanya dalam revisi UU Pilkada, tetapi juga terdapat dalam UU ASN. Dan tidak hanya PNS saja yang mundur, namun anggota TNI atau Polri yang ingin bertarung di Pilkada juga harus rela menanggalkan jabatannya dari instansi mereka," kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Untuk itu, Saduddin mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menolak mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “pegawai negeri sipil” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu melalui putusan No. 12/PUU-XI/2013 jo No. 45/PUU-VIII/2010.

“Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan,” papar Saduddin mengutip putusan MK tentang Pemilu.

Menurut Saduddin, harus dibedakan antara pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat dan diangkat langsung tanpa pemilihan. Terkait pencalonan untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, walilkota, calon anggota DPR, DPRD harus mengundurkan diri karena sifatnya yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sedangkan untuk jabatan seperti Hakim MK, Komisioner Komisi Yudisial (KY), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, tambah Saduddin, tidak diperlukan pengunduran diri karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun demikian, ketika menduduki jabatan MK, KY, maupun KPK, harus diberhentikan sementara dari jabatan PNS-nya.

Post a Comment

 
Top