GuidePedia

0


LEBAK (28/2) - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lebak, Dian Wahyudi mengaku sangat terkejut dan menyesalkan adanya penjualan minuman beralkohol secara bebas di salah satu supermarket daerah Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
“Jujur saya sangat kaget ketika menemani istri saat belanja keperluan alat tulis sekolah anak di Giant kawasan Rabinsa Rangkas Bitung-Lebak. Disana saya melihat adanya etalase yang khusus menjajakan minuman beralkohol. Apalagi yang membuat hati miris minuman beralkohol tersebut dipajang di tempat sangat terbuka, sehingga memudahkan anak di bawah umur untuk membelinya,” ungkap Dian saat ditemui pewarta di Lebak, Sabtu (28/2).
Dian mengatakan setelah melihat minuman beralkohol yang masih dijual bebas, ia langsung menegur pihak pengelola supermarket tersebut. Namun, lanjutnya, pihak pengelola mengaku tidak memiliki kebijakan yang kuat karena hal itu merupakan kebijakan dari pusat.
“Padahal, pada 16 Januari lalu Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel mengeluarkan Peraturan Menteri Perdangan (Permendag) No.6/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol,” jelasnya.
Dian menegaskan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu bersungguh-sungguh dalam menetapkan larangan penjualan minuman beralkohol di supermarket, minimarket, maupun pengecer. Hal ini sesuai Permendag.
“Jangan sampai generasi muda di Lebak menjadi rusak secara mental dikarenakan mengonsumsi miras secara bebas,” tegas Dian.
Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Lebak, Yayan Ridwa mengatakan bahwa di Kabupaten Lebak sudah ada aturan yang mengatur tentang peredaran miras, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kesusilaan dan Minuman Keras. Perda ini juga diperkuat oleh Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang K3 (Keamanan Ketertiban dan Kebersihan).
Yayan yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengakui jika Perda tentang Peredaran Miras belum berjalan secara maksimal di lapangan. “Pemkab Lebak punya kewajiban untuk menjalankan perda yang sudah disahkan melalui sidang paripurna DPRD,” tutup Yayan.
Sumber: Humas PKS Banten

Post a Comment

 
Top