GuidePedia

0

BANDAR LAMPUNG (7/3) – Brigjen Pol Heru Winarko mengamini perlunya penambahan personel Brigade Mobil (Brimob) Polda Lampung, sejumlah 1000 personel, untuk segera dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diusulkan oleh Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf.

“Kapolda merencanakan penambahan Markas Kompi Brimob di Mesuji dan Way Kanan. Sedangkan dari 1000 personel Brimob yang kami usulkan, Mabes Polri baru menyetujui sebanyak 400 personel pada tahun 2012,” ujar Muzzammil dalam silaturahmi bersama seluruh Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung dengan Kapolda dan jajaran di Mapolda Lampung (6/3).

Menurut Anggota Komisi III DPR RI tersebut, Kapolda Lampung juga berharap adanya tambahan personel Brimob untuk keperluan pengamanan Lampung kedepan.

“Saya akan perjuangkan tambahan 600 (personel Brimob) lagi. Karena isu keamanan Lampung yang rawan. Bahkan saya sudah ajukan perubahan status Polda Lampung dari Kelas B menjadi Kelas A. Hal ini, akan berkonsekuensi penambahan SDM dan sarana, serta Kapolda harus dijabat oleh perwira berbintang dua,” jelas Muzzammil.

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri Direktur Pidana Umum, Direktur Reserse Narkoba, Direktur Bimbingan Masyarakat, dan Direktur Humas Polda Lampung tersebut, Muzzammil juga menyampaikan perlunya penambahan aparat Kesatuan Polisi Pengaman Pelabuhan (Sea Port Interdiction)

“Penambahan Sea Port Interdiction sangat penting untuk mencegah masuknya narkoba dari Jawa ke Sumatra maupun sebaliknya,” ujar Muzzammil.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Lampung Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa isu keamanan di Lampung menjadi isu yang cukup menonjol dan mengundang keprihatinan. Menurutnya, masalah keamanan terus dibicarakan sepanjang pelaksanaan reses mengelilingi 15 kabupaten/kota se-Lampung menjelang akhir tahun 2014.

Dalam kesempatan itu juga mengemuka saran dari Dirpidum Polda Lampung agar wakil rakyat dari DPRD Lampung dapat menggolkan Raperda Rembug Desa/Pekon/Kampung. Usulan tersebut langsung disambut positif para legislator. Mereka berencana memasukkan usulan itu ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2015.

Sumber: Humas PKS Lampung
Baca juga Solusi Sosial Bagi Begal,Tak Ada Ampun Bagi Pengedar Narkoba (1)

Post a Comment

 
Top