GuidePedia

0


MEDAN (31/3) – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho menegaskan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten/kota tidak diizinkan diangkat sebagai pejabat sementara bupati/wali kota yang akan berakhir masa tugasnya di 2015. Demikian juga pejabat yang berminat untuk ikut dalam Pilkada di 14 kabupaten/kota  pada 2015 ini.

Hal itu ditegaskan Gubernur Gatot saat wawancara di Medan, Minggu (29/3).  Ia mengatakan tidak diizinkannya sekda di kabupaten/kota untuk diangkat menjadi pejabat sementara merupakan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon baru-baru ini.

Gatot mengungkapkan,ada kekhawatiran ketika sekda diangkat menjadi pejabat sementara di kabupaten/kota yang sedang menggelar pilkada.hal ini  akan menimbulkan keberpihakan dan menciptakan ketidakadilan pada pasangan calon lainnya. Dengan demikian, ketentuan larangan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Mendagri kepada gubernur yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pejabat sementara kabupaten/kota. 

Selain itu, Gatot juga menuturkan  tidak mungkin mengangkat pejabat sementara dari eselon II di kabupaten/kota. Sebab akan menimbulkan beban psikologis ketika sekdanya justru secara kepangkatan jabatan eselonnya lebih tinggi.

“Pilihannya hanya tinggal menunjuk pejabat eselon II yang ada di Pemprov Sumut dengan syarat yang diangkat menjadi pejabat sementara nantinya adalah sosok yang sama sekali tidak berminat untuk maju dalam pilkada. Tentunya juga mempertimbangkan soal kinerja pejabat yang akan diangkat, misalnya  masih duduk sebagai kepala dinas tertentu. Hal ini  diharapkan tidak akan mengganggu tugasnya di dua jabatan yang sedang diembannya.

Gatot masih menunggu petunjuk teknis (juknis) secara detil dari Mendagri yang hingga kini belum diperoleh. 
“Informasi terakhir dari asisten I juknisnya belum detil soal pilkada serentak ini,” tutur Gatot.  

Dalam kesempatan itu Gatot juga mengakui sudah ada beberapa kepala daerah yang berupaya melakukan lobi ke dirinya untuk merekomendasikan nama untuk ditetapkan sebagai pejabat sementara. Menurutnya hal itu wajar karena politik tentu identik dengan lobi.

Namun ada satu hal yang membuatnya gerah yaitu langsung mengirimkan permohonan rekomendasi nama kepada gubernur dengan tembusan langsung ke Mendagri. Seolah-olah sedang melakukan tekanan terhadap dirinya. Menurutnya hal seperti itu tidak etis dan akan menjadi bagian dari pertimbangannya dalam mengambil keputusan.

“Misalnya dia menjabat kepala daerah di kabupaten A, lalu kirim surat ke gubernur (yang isinya) dengan berakhirnya masa bakti saya, perlu ada pejabat kepala daerah, maka saya rekomendasikan A. Terus tembusannya kepada menteri. Itu ada yang seperti begitu dan tidak etis. Yang elegan lah harusnya. Yang bisik-bisik ada, yang langsung juga ada dan itu semua akan jadi bagian pertimbangan saya,” ungkapnya.



Sumber : Humas Kangub

Post a Comment

 
Top