GuidePedia

0
SEMARANG (5/3) – Sekitar 300 orang nelayan Rembang dan Batang mengadukan nasibnya yang tidak bisa melaut karena larangan penggunaan jala centrang kepada DPRD Jawa Tengah (Jateng). Hal ini berkaitan dengan munculnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015. Para nelayan ditemui langsung oleh Ketua beserta Anggota Komisi B DPRD Jateng di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (5/3).
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan bahwa sebenarnya apabila semua pihak mau duduk bersama, polemik dari persoalan Permen KP 2/2015 bisa ditarik menjadi sesuatu yang produktif. Menurutnya, di balik polemik terdapat momentum yang baik untuk kebangkitan industri perikanan nasional berbasis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
“Dialog di dalam tadi bisa kita ambil beberapa tittik temu, setidaknya ada delapan poin untuk menyelesaikan ini sekaligus membuat persoalan ini memiliki output produktif,” kata Riyono.
Delapan poin hasil dialog anggota dewan dengan para nelayan antara lain pertama, penguatan peran pemerintah provinsi dengan pemberian kewenangan pengurusan izin kapal nelayan yang semula 30 GT menjadi maksimal 100 GT. Kedua, inventarisasi semua jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan dan kapal pengusaha ikan secara transparan dan jujur, untuk mengetahui peta alat tangkap yang sudah puluhan tahun tidak jelas.
Ketiga, mengadakan uji operasional secara berkala dan bersama minimal satu tahun sekali sebagai wujud komitmen bersama nelayan, pengusaha, dan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan nasional. Uji bersamaharus diterima oleh semua pihak terhadap evaluasi alat tangkap yang pro lingkungan dan merusak sumber daya kelautan. Keempat, mengadakan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi yang lebih konkrit dalam rangka implementasi kebijakan Permen KP 2/2015 antara pemprov, pemkab, dan pemerintah pusat. Nelayan akan diberikan waktu satu tahun untuk transisi semua peralatan agar sesuai peraturan.
Kelima, jaminan keamanan melaut bagi nelayan selama sesuai peraturan KKP, TNI AL, dan Pol Airud terhadap begal nelayan. Keenam, pengakuan hak tangkap ikan tradisional yang dilindungi hukum laut nasional dan Konvensi PBB untuk memberikan rasa aman dan nyaman nelayan bekerja dalam bentuk perlindungan oleh pemprov dan kabupaten secara mandiri, sesuai amanat UU 19/2014.
Ketujuh, perlindungan terhadap ABK atau nelayan tradisional dengan kepastian hak terhadap jaminan kesehatan, perlindungan jiwa, dan akses pendidikan bagi anak anak dan ABK. Kedelapan, menjamin berkembangnya industri perikanan nasional berbasis usaha kecil dan menengah dengan kemudahan ijin bagi pengusaha kecil.
Riyono menambahkan terhadap nasib nelayan yang saat ini masih bingung karena dampak Permen, pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi cepat. Misalnya, memberikan alat tangkap untuk mengganti jala centrang yang dilarang.
“Ya pilihannya memang ada revisi atau penggantian alat tangkap, minimal pemerintah dalam hal ini Kementrian Perikanan memberi solusi cepat,” tutup Riyono.
Keterangan Foto: Ribuan nelayan kepung Kantor DPRD Rembang, Rabu (28/1). Mereka protes atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait alat tangkap cantrang.  (sumber: http://jateng.tribunnews.com)
Sumber: Fraksi PKS Jawa Tengah

Post a Comment

 
Top