GuidePedia

0
BANDA ACEH (13/3) – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengimbau seluruh elemen pemerintahan Aceh untuk proaktif menagih janji-janji yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nasir meminta pemerintah dan warga Aceh untuk memegang janji yang disampaikan Presiden agar segera terealisasi.
“Pemerintah dan warga Aceh harus proaktif menjemput janji-janji Presiden Jokowi, termasuk dengan melibatkan DPR dan DPD RI asal Aceh, serta DPRD di Aceh. Dan saya berharap agar janji-janji yang disampaikan Jokowi tidak seperti janji-janji Presiden sebelumnya, kita lupa menagihnya, sehingga tidak direalisasikan,” ujar Nasir saat menerima kunjungan Presiden Jokowi selama dua hari di Banda Aceh, 9-10 Maret 2015.
Janji-janji yang disampaikan oleh Presiden Jokowi antara lain melakukan pembangunan Jalan Tol Sumatera, melanjutkan pembangunan rel kereta api, menyetujui pembangunan terowongan di Gunung Geurutee, memperpanjang runway bandara di Aceh, dan memajukan pelabuhan bebas Sabang. 
Menurut Nasir, janji-janji Presiden Jokowi tidak mungkin terwujud di tahun 2015 jika tidak tertuang dalam APBN maupun APBNP 2015. Nasir menambahkan realisasi janji-janji Presiden Jokowi ditentukan oleh sejauh mana daya gedor dari Pemerintah Aceh. Terlebih soal daya tawar menawar Pemerintah saat ini sudah tidak begitu kuat, khususnya paska hasil-hasil Aceh yang menguntungkan pemerintah pusat mulai berkurang. 
”Persoalannya jika apa yang disampaikan tidak ada dalam APBN dan APBNP, dengan kata lain kita harus menunggu, apalagi angkanya sungguh fantastis. Kemudian menurut saya, pemerintah Aceh tidak boleh menunggu, harus punya daya gedor yang lebih kuat untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar berkomitmen terhadap janjinya, dan bukan segedar komat-kamit,” tegas Nasir.
Nasir menambahkan Pemerintah Aceh juga harus melibatkan menteri-menteri yang punya hubungan emosional dengan Aceh, antara lain Sofyan Djalil dan Ferry Mursyidan Baldan, untuk menuntut kembali janji-janji Jokowi tersebut.
Namun demikian, Nasir berharap janji-janji Jokowi bisa diakomodasi di kementerian-kementerian terkait. Serta tidak ada lagi perbedaan pendapat antara presiden dengan para menteri di kabinetnya dalam memahami persoalan Aceh. 
”Jangan seperti dulu, Menteri Rini bilang kalau tol untuk Aceh tidak diprioritaskan. Lalu saat Jokowi datang, justru menjanjikan akan dibangun tol. Jadi, Jokowi harus memanggil menteri terkait, dan menyampaikan perihal janji-janji yang disampaikan untuk Aceh agar dapat direalisasikan,” tutup legislator PKS dari Dapil Aceh itu.
Sumber: Humas PKS Banda Aceh

Post a Comment

 
Top