GuidePedia

0
Jakarta (22/3) – Anggota Komisi Pangan DPR RI Rofi Munawar meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) serius dalam menyerap gabah dan beras petani, mengingat saat ini berdasarkan Inpres terbaru No.5 Tahun 2015 terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah dan Beras, telah dinaikkan sekitar 10 -15 persen dibandingkan Inpres terdahulu No.3 Tahun 2012.
“Kenaikan HPP beras dan gabah menjelang panen raya merupakan langkah baik. Namun kebijakan itu akan sia-sia jika Bulog tidak optimal dalam melakukan serapan gabah dan beras langsung ke tingkat petani,” kata Rofi Munawar, Ahad (22/3).
Rofi menambahkan dalam Inpres No.5 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015, disebutkan untuk harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan.
Sementara itu, lanjut Rofi, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600/kg di penggilingan atau Rp4.650/kg di gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog.
“Bagi petani, diharapkan naiknya HPP dapat menjadi stimulus bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas gabah serta beras. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, minimnya perlindungan harga membuat petani lebih memilih menjual ke tengkulak atau pedagang besar. Tentu saja hal ini sangat merugikan, mengingat setiap panen semua gabah atau beras dijual. Aementara saat musim tanam atau paceklik petani harus membeli beras dengan mahal dari para pengecer,” tukas Rofi.
Politisi PKS dari Jawa Timur (Jatim) VII ini mengingatkan, agar Pemerintah memperhatikan dampak inflasi terhadap kenaikan HPP. Menurutnya, karena hal ini dapat dipastikan harga beras di tingkat konsumen naik dan secara faktual akan menambah beban pengeluaran pangan harian bagi kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah, yang di dalamnya ada petani. Kenaikan inflasi sangat rentan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat golongan miskin dan pedesaan, terlebih beras telah menjadi salah satu komoditas pangan yang vital.
“Tentu saja kenaikan HPP ini harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam memonitoring stabilitas harga beras di tingkat konsumen dan seluruh jalur distribusinya. Terlebih jika bercermin dari kenaikan harga beras satu bulan terakhir yang kurang baik antisipasinya,” ujar Rofi.
Kenaikan HPP, masih kata Rofi, akan lebih efektif jika disertai dengan mendorong secara serius kebijakan lain yang dapat berdampak pada penurunan biaya produksi. "Misalnya subsidi pupuk, benih, kredit, teknologi tepat guna, dan pendampingan kepada petani dari penyuluh pertanian. Salin itu, meningkatkan fasilitas non harga seperti perbaikan irigasi teknis, revitalisasi infrastruktur pertanian, dan bantuan alat paskapanen," pungkas Rofi. 
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Post a Comment

 
Top