GuidePedia

0
MEDAN (18/3) – Banyak rumah makan atau restoran di Kota Medan yang tidak memiliki sertifikat halal. Sehingga perlu ada regulasi khusus yang mengatur tentang perlunya pengusaha rumah makan melakukan sertifikasi halal.
Kondisi ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan di Ruang Komisi C, Lantai III Gedung DPRD, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (17/3).
“Sampai saat ini banyak rumah makan atau restoran di Medan yang tidak memiliki sertifikasi halal. Bahkan banyak diantara usaha tersebut yang tidak memilki izin. Sehingga perlu ada sikap dari semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha makanan atau minuman ini, termasuk yang mengandung alkohol, serta menggunakan bahasa asing yang banyak ditemui di pasaran,” jelas Salman.
DPRD Medan, lanjut Salman, tidak mempersulit investor untuk berivestasi di Kota Medan. Namun, para investor harus memahami dengan jelas dan memenuhi ketentuan serta kaidah-kaidah yang berlaku.
“Para investor harus memenuhi kaidah yang berlaku seperti minuman kaleng yang menggunakan bahasa asing dan lainnya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Oleh karena itu, Salman menegaskan Raperda tentang sertifikasi halal perlu segera diwujudkan sebagai payung hukum. Hal ini juga didorong bahwa selama ini sertikat halal yang dikeluarkan MUI tidak punya payung hukumnya.
“Jadi setelah lahirnya UU No.33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Halal ini, diharapkan Peraturan Pemerintah (PP-nya) juga segera turun. Dilanjutkan Perda dan Peraturan Walikota (Perwal)-nya. Sehingga aturan hukum terkait sertifikasi halal ini benar-benar kuat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua MUI Medan, Muhammad Hatta mengatakan perlu tindakan nyata terhadap pegusaha makanan dan minuman yang telah meresahkan masyarakat. Pendapat itu didasarkan pada kondisi sampai saat ini banyak jenis makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan karena kurang higienis.
“Karenanya Pemerintah Kota melalui DPRD Medan perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sertifikat Halal. Perlu ada upaya bersama untuk mendorong penyelamatan masyarakat dari makanan dan minuman yang dapat merusak kesehatan. Sehingga diharapkan pada tahun ini (2015) Raperda ini sudah bisa dilaksanakan,” ujar Muhammad Hatta.
Sumber: Humas PKS Kota Medan

Post a Comment

 
Top