JAKARTA (9/3) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri
Hamzah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo untuk terlebih
dahulu memikirkan konsep sebelum dana Rp 1 triliun itu digulirkan ke publik.
Menurut Fahri, harus ada diskursus soal pembiayaan
politik di Indonesia.
"Wacana itu bagus, tapi jangan masih pagi, sudah
sebar angka. Harus ada diskursus soal pembiayaan politik di Indonesia.
Implementasi peraturan yang dibuat pemerintah harus bisa memberantas
korupsi," katanya kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin
(09/03).
Fahri menyarankan Menteri Tjahjo untuk membicarkan
konsep yang matang dengan para aktivis pemberantas korupsi.
"Lalu di cek, ada enggak negara yang bersih soal
ini, regulasi keuangan politik itu syaratnya untuk pemberantasan korupsi,"
imbuhnya.
Berkaitan dengan kampanye parpol saat pemilu, dana Rp 1
triliun itu harus bisa mengakomodir pembiayaan yang biasanya digelontorkan
calon kepala daerah dengan uang pribadi.
"Maka di situlah peluang korupsi terjadi saat sudah
menjabat sebagai pejabat negara," imbuhnya.
"Harus diatur, enggak ada logikanya Bupati korbanin
Rp100 miliar untuk biaya kampanye, nanti dapat gaji cuma Rp6 juta
per bulan, enggak masuk akal itu," ujarnya.
Sumber: http://sp.beritasatu.com
Post a Comment