GuidePedia

0
LABUHAN BATU (19/3) - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Basyir menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pemadaman listrik dan kualitas air yang minim kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Unit Pelaksana Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air (UPT PSDA). Menurut Basyir, kedua lembaga pelayanan publik tersebut harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan.
“Kita berharap kedepan harus ada sinergi antara PLN, pemerintah, dan masyarakat. Segala informasi yang ada hubungannya dengan lembaga pemerintah dan masyarakat, seperti halnya PLN dengan masyarakat, keduanya berhak untuk tahu agar tidak ada kesalahpahaman antara PLN dan masyarakat selaku pelanggan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat mengunjungi kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Rantau Parapat di Labuhan Batu, Rabu (18/3).
Pimpinan PLN Cabang Rantau Prapat, Rizki Mochamad mengungkapkan pemadaman sering terjadi diakibatkan pasokan listrik lebih kecil dibandingkan beban yang harus dikeluarkan. Menurutnya, ada satu pembangkit di Labuhan Batu yang dalam pembangunannya masih terkendala perizinan lahan. Pihaknya berharap kepada DPRD Provinsi Sumut dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut bersama Pemprov agar krisis listrik dapat segera teratasi. 
Usai bertemu perwakilan PLN, Basyir mengunjungi Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pengelolahan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Utara di Kualuh Barumun, Labuhan Batu. Basyir menjelaskan berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat kepada pihak UPT PSDA Sumut terkait pengelolaan air di lokasi persawahan.
“Seharusnya di lokasi persawahan dilengkapi oleh irigasi yang memadai. Hal ini mempengaruhi kualitas hasil pertanian di wilayah tersebut,” ujar Basyir.
Selain itu, lanjut Basyir, kebutuhan terhadap air bersih juga menjadi keluhan masyarakat. Hal ini disebabkan penduduk di daerah tersebut selalu menggunakan air laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga mengharapkan keruhnya air laut dapat disuling dan diubah menjadi air bersih yang siap diminum. 
Menanggapi masalah tersebut, Sugiarto selaku Pimpinan UPT PSDA Provinsi Sumut Batu mengungkapkan pihaknya telah mengajukan program-program kerja kepada Pemprov Sumut.
“Program ini sudah pernah kami ajukan, namun dana yang akan digunakan untuk program tersebut terbintangi sehingga tidak bisa dicairkan dan tidak dapat terlaksana,” ujar Sugiarto.
Sugiarto berharap Basyir dapat menyampaikan permasalahan lembaganya kepada Pemerintah Provinsi Sumut. Pihaknya ingin program-program yang telah diajukan dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan. 
Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara

Post a Comment

 
Top