GuidePedia

0
Masih ingat gempa tanggal 30 September 2009 yang telah meluluhlantakkan bangunan-bangunan fisik di 10 kota/kabupaten di Sumbar, yaitu di Pesisir Selatan, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Padang Panjang, Batusangkar, Padang, dan Solok?
Lokasi gempa terparah ialah kabupaten/kota di Pantai Barat Sumbar. Lebih dari 200.000 rumah dan bangunan hancur. Termasuk gedung-gedung kantor, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya. Begitu pula dengan korban jiwa yang lebih dari 1.000 orang. Selain itu, terjadi eksodus warga Sumbar keluar karena khawatir gempa susulan dan kemungkinan tsunami. Akibat gempa tersebut pegawai Pemprov bekerja di bedeng, aula, rumah, tempat-tempat terbuka, bahkan satu meja bisa untuk enam kursi dengan kondisi yang padat. Sementara itu, di masyarakat terjadi pengangguran dan kemiskinan karena tutupnya hotel dan tempat usaha lainnya.
Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembangunan rumah penduduk yang hancur akibat gempa. Tercatat sebanyak 197.751 rumah telah dibantu pemerintah untuk dibangun kembali, dengan bantuan kepada rumah yang rusak berat dan rusak sedang.
“Alhamdulillah, hingga 2012 seluruh rumah yang terkena gempa sudah bisa diselesaikan dengan total dana Rp2,7 triliun. Selama tiga bulan (Oktober-Desember 2010) pemerintah sudah bisa mencairkan Rp2,114 triliun rupiah untuk 143.000 rumah dan atas usaha ini Pemprov Sumbar mendapatkan penghargaan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) karena tercepat dalam rehab rekon. Kemudian pencairan Rp600 miliar dilanjutkan hingga tahun 2012,” jelas Gubernur Irwan.
Selain itu, lanjut Gubernur, Pemda juga telah membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan juga sekolah-sekolah. Selain berasal dari dana pemerintah, juga ada bantuan luar negeri seperti dari pemerintah Jepang, Australia, Amerika, Saudi, dan dana masyarakat dari berbagai daerah.
“Begitu pula dengan rumah ibadah termasuk rumah ibadah lainnya. Ribuan masjid dan mushala serta rumah ibadah lainnya dibantu melalui dana APBD provinsi. Hal ini sangat membantu pelaksanaan ibadah masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Irwan juga menyampaikan proses pembangunan gedung pemerintahan, khususnya Pemprov. Dari 53 gedung pemerintahan sudah dibangun sekitar 39 bangunan, diantaranya Escape Building, Gedung DPRD Sumbar, RS M. Jamil, Gedung Kejati, Bappeda, Dinas Prasjaltarkim, Perpustakaan, Dinas Peternakan, Gedung Polda, sebagian Pasar Raya, Kanwil Anggaran, Kanwil Pajak, BPKP, Balai Sungai, dan saat ini sedang dibangun enam unit dan tahun depan delapan unit.
“Dari enam unit yang sedang dibangun, Alhamdulillah saat ini sudah selesai yaitu gedung untuk LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang direncanakan bulan April akan diresmikan. Gedung LKAAM ini awalnya bertempat di Jl. Diponegoro yang rusak akibat gempa 2009. Karena Sumbar daerah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK), maka peranan LKAAM sangat penting dalam menunjang pembangunan di Sumbar. Oleh karena itu, kehadiran gedung untuk LKAAM yang representatif sangat diperlukan. Pemprov Sumbar mendirikan bangunan tersebut sebagai pengganti Gedung LKAAM, berlokasi di Komplek Masjid Raya Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman Padang,” jelas Gubernur Irwan.
Hal ini menyatukan dua tempat kegiatan agama dan adat. Gedung untuk LKAAM tersebut dibiayai melalui dana APBN dari BNPB sebesar Rp11,061 miliar. Di dalam komplek tersebut terdiri dari medan nan bapaneh, tempat berbagai kegiatan adat di alam terbuka, kolam, dan aksesoris yang bernilaikan adat. Sedangkan di lantai dua terdapat balairung untuk rapat dan pertemuan dengan kapasitas 300 orang.
“Karena gedung LKAAM ini satu komplek dengan masjid, maka kegiatannya bisa menyatu. Sehingga sesuai dengan falsafah ABS SBK. Pemerintah memberikan perhatian kepada kegiatan LKAAM sehingga gedung ini dipinjampakaikan kepada LKAAM dengan didukung dana operasional setiap bulan sebesar Rp18 juta dari Pemprov Sumbar. Diharapkan ke depan, LKAAM bisa berfungsi untuk melestarikan adat Minangkabau di Sumbar dan menumbuhsuburkan adat di lingkungan masyarakat,” harap Gubernur.
Rencana kedepan, gedung pemerintahan yang tinggal delapan buah lagi akan dituntaskan pada 2016, termasuk Kantor Gubernur, yang mana sampai saat ini Gubernur masih berkantor di rumah. Pemprov lebih memprioritaskan pembangunan rumah-rumah warga dan fasilitas publik lainnya. Pemprov Sumbar pun bersyukur dengan dukungan semua pihak, termasuk Bupati dan Walikota, kerusakan akibat gempa 2009 di berbagai wilayah Sumbar sudah tidak terlihat lagi. Semoga juga mental masyarakat sudah pulih kembali dari ketakutan akibat gempa tersebut.  
Sementara itu, Pemprov Sumbar turut membangun beberapa shelter di zona-zona merah yang terkena dampak tsunami yaitu di tepi pantai. Hal ini diharapkan bisa membuat rasa aman untuk mencegah masyarakat eksodus atau pindah ke tempat lain.
Sementara pascagempa dan tsunami 25 Oktober 2010 di Mentawai, yang menyebabkan korban meninggal lebih dari 500 orang, telah dilaksanakan rehab rekon huntara (hunian sementara) 2010-2011. Kemudian diteruskan menjadi huntap (hunian tetap) untuk 2.072 KK di empat kecamatan yaitu, Sipora Selatan, Sikakap, Pagai Utara, dan Pagai Selatan hingga 2015. Rencananya berbagai pembangunan tersebut akan selesai pada Mei 2015.
Sumber: Humas Pemprov Sumatera Barat

Post a Comment

 
Top