GuidePedia

0
MEDAN (10/3) – Pembangunan Mall Center Point dibawah pengawasan PT Arga Cipta Kharisma (ACK) tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dan Mall Center Point yang dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara,  Senin (9/3).

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Burhanuddin Siregar menyampaikan bahwa terkait Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan sebaiknya diselesaikan dengan mengundang berbagai pihak.

 “Sebaiknya kita undang Kapolda Sumut untuk rapat bersama, guna memperjelas kasus ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu, Burhan juga meminta agar Komisi A membahas lebih lanjut guna memperjelas pembangunan Mall Center Point yang dilakukan oleh PT ACK. Karena seperti yang diungkapkan pengacara PT ACK, orang-orang yang mendapatkan ganti rugi atas tanah tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi. Dengan kata lain bukanlah orang yang berhak karena orang tersebut tidak memiliki alas hukum atas tanah seperti sertifikat tanah atau SK Camat.

Menurut Kepala BPN Kota Medan, tanah seluas 70.731 m2 sebelumnya dikuasai PT Kereta Api Indonesia (KAI), lalu PT KAI mengalihkan kepada Pemkot Medan. Selanjutnya, Pemkot Medan mengajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan menggandeng PT Inarta, akan tetapi tidak terlaksana. Hal tersebut dilanjutkan ke PT Bonauli dan akhirnya beralih ke PT Arga Cipta Kharisma (ACK) pada tahun 2004.

“Dengan syarat agar PT ACK melakukan pembebasan terhadap 288 unit rumah yang ada di atas lahan tersebut,” ujar Aswin mewakili BPN Kota Medan.

Meskipun tanah tersebut telah dimenangkan oleh PT ACK di Pengadilan Negeri sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) dan memiliki kekuatan hukum tetap, BPN Kota Medan tetap menolak pengajuan permohonan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT ACK yang kini dibangun Mall Center Point terletak di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur.


Menurut BPN Kota Medan, penolakan ini terjadi dikarenakan PT KAI masih mencatat bahwa tanah tersebut masih sebagai aset PT KAI. Sehingga harus dihapusan aset oleh PT KAI terlebih dahulu.

Humas PKS Kota Medan

Post a Comment

 
Top