GuidePedia

0
JAKARTA (10/3) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjelaskan lebih rinci terkait alokasi dana Rp 1 Triliun untuk Partai Politik (Parpol). Demikian disampaikan Saduddin saat menghubungi Mendagri Tjahyo Kumolo di Jakarta, Selasa (10/3).

"Mendagri seharusnya menjelaskan dengan rinci tentang alokasi dana Rp 1 Triliun itu, sehingga wacana tersebut tidak menimbulkan kesimpangsiuran," ujar Saduddin.

Saad mengungkapkan, selama ini parpol sudah menerima dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang besarannya disesuaikan dengan jumlah perolehan kursi.

"Pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN kan diberikan kepada Parpol yang mendapat kursi di DPR. Begitu pula untuk tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota itu bersumber dari APBD. Untuk hal ini, apakah dana alokasi penambahannya bersumber dari dana sebelumnya?," tanya Saad.

Menurut Saduddin, salah satu pilar demokrasi yang baik ketika parpol sudah dikatakan mandiri secara pendanaan. Karena dalam hal ini parpol membutuhkan biaya operasional yang besar.

"Jangan sampai dari hal ini terjadi politik transaksional, di mana parpol mecari dana dengan cara yang illegal. Akibatnya, parpol menjadi tersandera, dan jelas akan mempengaruhi kinerja parpol menjadi tidak fokus untuk memenuhi kepentingan rakyat," ujar Legislator PKS Dapil Karawang Bekasi dan Purwakarta.

Dalam perbincangannya, Saduddin memberikan masukan terkait alokasi dana tambahan agar digunakan untuk mengurangi beban parpol demi mewujudkan kualitas demokrasi yang lebih baik, di mana penyalurannya tidak langsung diberikan kepada parpol.


Kemudian, bagi Saduddin, persoalan wacana dana parpol ini merupakan isu yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Konsekuensinya dapat menimbulkan pro dan kontra yang lebih luas. Dengan demikian dibutuhkan kajian yang lebih mendalam tentang kebijakan tersebut.

Post a Comment

 
Top