Jakarta (23/4) – Kebijakan kementerian Kelautan dan
Perikanan pada pelarangan menangkap lobster dan rajungan yang sedang bertelur,
larangan transshipment , penangkapan ikan menggunakan cantrang, hingga soal
larangan penggunaan trawl sampai saat ini masih belum memberikan kepuasan
kepada berbagai pihak, terutama nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari
aktivitas berlayar menangkap ikan. Hal ini dikatakan anggota Komisi IV DPR RI
yang merupakan salah satu mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Andi Akmal Pasluddin.
“Kami sebagai wakil
rakyat di DPR, sangat berharap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dapat menguntungkan nelayan kecil, minimal biarkan dulu seperti saat
pemerintahan sebelumnya. Yang justru menjadi fokus prioritas adalah
penyelesaian regulasi strategis yang berhubungan dengan keamanan negara dan
peningkatan nilai tawar produk perikanan kelautan di mata internasional," jelas
Andi Akmal.
Selanjutnya
politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kejadian kapal asing menguasai laut Papua sudah
cukup menjadi cambuk bagi pemerintah, bahwa kebijakan yang selama ini
dikeluarkan tidaklah strategis. Justru yang menjadi ancaman kedaulatan negara
malah terabaikan. Penguatan pulau-pulau terluar, pemberantasan mafia illegal
fishing, upaya pengurangan impor produk kelautan dan perikanan, peningkatan
bargain terhadap kapal asing agar lebih disegani dan tidak sembarangan menjarah
alam Nusantara merupakan pekerjaan besar yang menjadi prioritas meningkatkan
kualitas negara ini.
“Pemerintah
jangan menindas rakyat sendiri. Mereka yang seharusnya diayomi dan dilindungi.
Jangan dijadikan musuh. Kesejahteraan rakyat paling utama. Rakyat sejahtera,
negara aman merdeka”, tukas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan ini.
Andi Akmal
mengakui dan meyakini, bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan banyak yang menekan.
Tapi menjadi wanita yang paling populer versi media menunjukkan bahwa Menteri
Susi merupakan sosok yang kuat dan tangguh. Namun ketangguhan itu mesti
dapat mengatasi berbagai tekanan sebagai bentuk pembelaan kepada rakyat kecil
masyarakat perikanan.
Kebijakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjut Andi Akmal, menurut berbagai analisa
idealis kebijakan negara terlihat baik untuk keseimbangan alam. Namun kebijakan
ini mengabaikan sosiologis masyarakat yang belum siap menghadapi gangguan
pendapatan rumah tangga nelayan sehingga mengganggu psikologis mereka yang pada
akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Di Jawa Tengah saja,
menurut pengakuan Gubernurnya, dampak kebijakan KKP mengganggu sebanyak 252.488
orang karena potensi kehilangan pendapatannya sebesar 29.808 ton ikan senilai
US$333.140.262.
Seharusnya,
tambah Akmal, setiap kebijakan yang nantinya berdampak langsung terhadap
masyarakat kecil, siapkan dulu skill dan psikologis mereka dengan pembinaan dan
dialog panjang sehingga para nelayan kecil ini dapat memahami dan senang
terhadap kebijakan kementerian.
“Kami meminta
kepada KKP, sebaiknya kebijakan strategis dahulu yang diprioritaskan,
meningkatkan bargain terhadap negara luar, memberikan kewibawaan bangsa
sehingga wilayah negara terutama laut tidak di acak-acak, dan meningkatkan
kualitas produk laut dan perikanan kita yang mampu menguasai pasar dunia.
Jangan ganggu dahulu nelayan kecil. Justru sejahterakan dulu mereka. Nanti
pasti mereka akan ikut segala kemauan pemerintah”, pungkas Andi Akmal
Pasluddin.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR-RI
Post a Comment