Jakarta (22/4) - Komisi VIII DPR RI bersama dengan
Kementerian Agama RI telah menyepakati penurunan besaran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 sebesar USD2.717 atau sebesar Rp33.962.500, dari
sebelumnya sebesar USD3.219 atau sebesar Rp33.799.500 dengan asumsi nilai tukar
USD1 senilai Rp12.500, pada rapat panitia kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR
RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/4) dini hari.
"Dini hari tadi pukul 03.30 WIB alhamdulillah kita
berhasil menurunkan direct cost (IC)
yaitu biaya yang langsung dibayarkan oleh jamaah yang selama ini memang
dibayarkan oleh jamaah turun sebesar USD502 dari tahun sebelumnya. Tetapi kalau
dilihat secara rupiah nampak ada kenaikan sebesar Rp163.000 dibandingkan tahun 2014,
karena masalahnya adalah nilai tukar rupiah dengan dollar yang sangat tinggi.
Tapi kita tertolong dengan biaya avtur untuk penerbangan yang cukup rendah yang
kemudian itu bisa jadi bagian kompensasi nilai kenaikan dan penurunannya,"
kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ledia Hanifa Amalia, saat ditemui diruangannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu
(22/4) Siang.
Ledia menambahkan, pada komponen IC ini, maka jamaah haji
akan membayarkan secara langsung, pertama untuk tiket penerbangan, kedua untuk
pemondokan di Makkah dan ketiga untuk uang saku.
"Uang saku ini yang biasanya nanti diembarkasi
menjelang keberangkatan akan dikembalikan kepada jamaah sebesar SR1500,"
papar Ledia.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS
Abdul Fikri Faqih, sebelumnya dalam konferensi pers Komisi VIII mengungkapkan,
Komponen yang paling berpengaruh dalam turunnya BPIH adalah penerbangan.
"Meskipun belum memuaskan kita, dari USD2.185 menjadi
USD2.165 turun USD20, dan ini bukan ketetapan sepihak tapi kerelaan dan
kesepakatan bersama," ungkap Fikri, saat konferensi pers di Gedung DPR RI,
Rabu (22/4).
Komponen lain, lanjut Fikri, adalah soal pemondokan, dari
tawaran di Makkah sebelumnya SR7.000 menjadi SR4.500.
"Ini luar biasa, dan kemudian di Madinah dari SR822
menjadi SR675, ternyata bisa. Ini terlepas permainan di luar segala macam tapi
yang terpenting adalah concern kita
bagaimana menurunkannya. Memang panja (panitia kerja) ini mungkin belum begitu
berani sampai ke catering, karena takut
mengurangi kualitas, sehingga catering
masih seperti semula," pungkas Legislator asal Jawa Tengah ini.
Post a Comment