GuidePedia

0
Serang (23/4) - DPRD Provinsi Banten sedang sibuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait  penanggulangan bencana daerah. Menurut anggota Panitia Khusus (Pansus) Sanuji Pentamarta, penanganan bencana merupakan salah satu wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka perlindungan masyarakat.

”Penanganan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat semua pihak secara aktif dan masif. Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik di antara semua pihak, baik dari sektor pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan melibatkan pula lembaga-lembaga sosial masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya,” ungkap politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Lebak tersebut, Kamis (23/4).

Untuk itu Sanuji berharap, Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan salah satu bentuk inisiasi hukum di Provinsi Banten di bidang penanggulangan bencana, diharapkan ada tatanan yang dapat diwujudkan dan mampu menjawab persoalan bencana yang selama ini terjadi.

Sementara menurut anggota Pansus bencana  lainya Bonie Mufidjar, Raperda ini menjadi produk hukum daerah yang jelas tentang penanggulangan bencana. Terutama, agar dapat lebih antisipatif dalam menghadapi kondisi bencana, saat bencana dan pascabencana.

"Sehingga, kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan bencana daerah sekaligus terkait perencanaan anggaran dan pengelolaannya," ujarnya.

Selain itu Boni juga berpendapat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga perlu melakukan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) legal seperti Harfa Banten, Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta Relindo Banten yang saat ini fokus terhadap penanganan bencana. Dan juga perlu adanya kerjasama dalam penangan bencana dengan lembaga yang dipandang akuntabel dengan memberikan support kebutuhan sarana dan prasarana guna memaksimalkan dalam menangani korban bencana.

“Peraturan daerah ini harus ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam menangani bencana. Mulai dari Bupati, BPBD, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dan lempar tanggung jawab saat ada penanganan bencana di daerah,” pungkasnya.



Post a Comment

 
Top