Sudah Saatnya Asia-Afrika Memiliki Kutub Ekonomi Sendiri

Jakarta (22/4) – Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika hari ini.

“Sudah saatnya negara-negara Asia-Afrika memiliki kutub ekonomi sendiri, bukan hanya berpatron pada lembaga keuangan yang sudah ada selama ini seperti Bank Dunia, IMF, atau ADB. Oleh karena itu saya mengapresiasi pidato Presiden Jokowi yang mengkritik lembaga-lembaga tersebut,” kata Ecky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/4). Namun demikian, lanjut Ecky, Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus konsisten dan komitmen dengan perkataannya, serta mencerminkan hal tersebut dalam kebijakannya.

Menurut Ecky, selama ini tatanan lembaga keuangan dunia tidak berpihak kepada negara dunia ketiga. Terbukti dari data Bank Dunia yang menunjukan bahwa kesenjangan antara negara-negara di dunia makin parah.

“Jangan lupa kita memiliki pengalaman pahit dengan IMF, semua tatanan ekonomi diobrak-abrik. Sebaliknya, Korea Selatan dan Malaysia bisa pulih lebih cepat karena tidak mau menurut sepenuhnya terhadap resep dari IMF,” ungkap Ecky.

Ecky menambahkan, bahwa selama ini resep-resep pembangunan yang diberikan lembaga donor tersebut tidak bekerja dengan baik karena dinilai tidak cocok dengan konteks dan persoalan. 

“Mereka hanya menggunakan teori-teori umum yang belum tentu relevan. Analoginya seperti mengobati orang sakit yang apapun sakitnya obatnya adalah parasetamol. Dalam hal ini adalah privatisasi, cabut subsidi, dan kebijakan fiskal ketat. Tak jarang dengan resep mereka struktur perekonomian suatu negara malah semakin parah, walaupun seolah dalam jangka pendek sudah tidak ada masalah,” ujar Ecky.

Lebih lanjut Ecky mengemukakan, dirinya juga melihat saat ini pola geopolitik dunia bergeser ke multipolar, dunia lebih berimbang dengan adanya opsi lain pendanaan seperti AIIB sehingga bargaining position Asia-Afrika lebih kuat. “Misalnya, donasi atau bantuan keuangan tak perlu lagi disertai dengan syarat-syarat mengikat seperti yang sering didiktekan oleh lembaga donor selama ini. Kita jadi bisa lebih enak menerapkan strategi pembangunan sendiri,”  pungkas Ecky.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR-RI