GuidePedia

0
MEDAN (1/5) – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyambut baik pendataan keluarga berencana yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara (Sumut). Menurut Gatot, pendataan in sangat penting untuk mendapatkan data yang valid.

"Data ini bisa dijadikan data base, baik BKKBN maupun Pemerintah Daerah (pemda) untuk membuat kebijakan atau mengevaluasi program. Baik itu program Keluarga Berencana (KB) atau program pembangunan lain" ujar Gatot. Hal itu disampaikan Gatot saat menerima rombongan BKKBN yang melakukan pendataan kepada keluarganya di rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (1/5) pagi.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Widwiono, pendataan ini dilaksanakan secara nasional setiap 5 tahun sekali. Tujuannya untuk mengetahui tentang angka kepesertaan KB, kondisi penduduk termasuk kesejahteraan keluarga.

Data juga dilakukan utk mengetahui bagaimana kepesertaan KB di masyarakat. Dengan demikian BKKBN bisa mengevaluasi program-program sosialisasi.
Pendataan dilakukan selama 1 bulan, dan akan dipresentasi bulan Agustus untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi Gubernur. 

Terdapat sekitar 3,4 juta keluarga yang akan didata dan disiapkan 3,6 juta lembar kertas pendata penduduk. Yang mana dalam kertas lembar pendataan tersebut ada 47 indikator pertanyaan. Data yang dimuat dalam lembaran ini kemudian di-upload menjadi bentuk digital. Widwiono menerangkan basis pendataan dilakukan melalui Electronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk kemudian petugas sensus akan datang langsung ke rumah warga.

Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi, Datang Sembiring mengatakan proses yang dilakukan BKKBN untuk mendapat data yang valid adalah dengan menjadikan warga setempat yang telah ditunjuk aparat pemerintah untuk menjadi petugas pendataan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan petugas berinteraksi dengan warga.

Proses pendataan ini dikontrol melalui supervisi secara berjenjang dari mulai Kelurahan hingga Kabupaten/ Kota oleh Petugas Lapangan KB. Selain itu, keluarga yang didata harus menandatangani lembar pendataan. 

Gubernur mengharapkan Kabupaten/Kota memasukkan anggaran kegiatan ini ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu pendataan.

"Bagi pemerintah daerah sangat membutuhkan data yang valid sebagai bahan utk membuat kebijakan. Dengan adanya pendataan BKKBN ini, pemerintah daerah akan terbantu" tutur Gatot.

BKKBN pun mengaku telah melakukan publikasi di media massa dan menyebar brosur ke masyarakat sesuai dengan harapan Gubernur Gatot agar masyarakat mengetahui prosedur pendataan itu dan bisa bersiap dgn data-data yang benar.

Setelah menerima penjelasan dari BKKBN, Gubernur didata secara simbolis, ia antusias menjawab semua pertanyaan petugas.  Gubernur menyampaikan data keluarga dengan diselingi canda, seperti saat petugas bertanya nama lengkap, Gatot menyebutkan nama lengkapnya dengan menambahkan marga. 


Sumber: Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara





Post a Comment

 
Top