Bulog Belum Kokoh sebagai Instrumen Kedaulatan Pangan

JAKARTA (4/5) – Berbagai masukan dan kritikan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga strategis pada mata rantai kedaulatan pangan, masih menjadi pembahasan yang belum tuntas. Isu revitalisasi, pencopotan dirut, hingga kasus korupsi menunjukkan Bulog belum kokoh pada kedudukannya sebagai instrumen kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.

Sejak Bulog dipimpin salah satu mantan Dirut BRI Lenny Sugihat pada 2 Januari 2015 lalu, Andi Akmal menilai harga beras seringkali tidak terkendali. Kondisi ini memicu pembahasan kritis di kalangan tokoh dan pemerintahan, salah satunya mantan Dirut Bulog di era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli. Dugaan pemerintah mengangkat orang perbankan memimpin Bulog agar lebih baik dianggap meleset.

“Kami telusuri dan pelajari, prototype Bulog ini berawal pada logistik produk perkebunan. Ketika diterapkan pada tanaman pangan, seperti ada kesulitan besar pada penerapan, sehingga manajemen logistik pangan nasional kita selalu tidak ada penyelesasian,” urai Andi Akmal.

Andi Akmal mengapresiasi salah satu Deputi BUMN bidang agroindustri di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memunculkan ide BUMP (Badan Usaha Milik Petani). Konsep BUMP dibuat menyebar ke seluruh tanah air, kemudian menginduk pada Bulog sebagai pimpinannya. Namun, lanjut Andi Akmal, konsep tersebut terpental jauh karena kurang mendapat dukungan.

“Padahal, selain dapat membangun instrumen Bulog yang lebih kokoh, secara bersamaan dapat mengangkat harkat martabat petani Indonesia secara ekonomi, sehingga petani dapat meningkat kualitas kehidupannya,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Andi Akmal, Bulog merupakan lembaga pangan yang unik. Banyak pihak berharap Bulog mampu berperan besar sebagai stabilisator pangan nasional. Namun, apabila lembaga ini melakukan kesalahan, hujatan dan cacian juga banyak bermunculan dari berbagai pihak.

“Oleh karena itu, kesempurnaan kinerja Bulog menjadi taruhan bagi yang memimpin. Jika tidak, maka siap-siap untuk diserang,” jelasnya.

Andi Akmal menambahkan sebagai logistik utama yang mengisi gudang Bulog, produksi beras telah melibatkan jutaan petani kecil. Ia mengusulkan apabila Bulog dikelola secara industri seperti Thailand dan Vietnam, maka akan mampu mengalahkan industri sawit nasional. Selain itu, impor beras dapat segera dihentikan, bahkan negara juga akan mampu mengekspor beras secara reguler.

“Kami berharap, pemerintah saat ini dapat menjadikan Bulog sebagai lembaga strategis kedaulatan pangan dalam arti sesungguhnya. Caranya dengan memperkuat kedudukan lembaga ini langsung di bawah Presiden, meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan rakyat, serta memberantas isu korupsi di tubuh Bulog. Sehingga, keberadaan lembaga ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada beras sebagai makanan pokoknya,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.