JAKARTA (4/5) – Berbagai masukan dan kritikan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga strategis pada mata rantai
kedaulatan pangan, masih menjadi pembahasan yang
belum tuntas. Isu revitalisasi, pencopotan dirut,
hingga kasus korupsi menunjukkan Bulog belum kokoh pada
kedudukannya sebagai instrumen kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.
Sejak Bulog dipimpin salah satu mantan Dirut BRI Lenny Sugihat
pada 2 Januari 2015 lalu, Andi Akmal menilai harga beras seringkali tidak
terkendali. Kondisi ini memicu pembahasan kritis di kalangan tokoh dan pemerintahan,
salah satunya mantan Dirut Bulog di era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal
Ramli. Dugaan pemerintah
mengangkat orang perbankan memimpin Bulog agar lebih baik dianggap meleset.
“Kami telusuri
dan pelajari, prototype Bulog ini
berawal pada logistik produk perkebunan. Ketika diterapkan pada tanaman
pangan, seperti ada kesulitan besar pada penerapan, sehingga
manajemen logistik pangan nasional kita selalu tidak ada penyelesasian,” urai Andi
Akmal.
Andi Akmal
mengapresiasi salah satu Deputi BUMN bidang agroindustri
di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memunculkan ide BUMP (Badan
Usaha Milik Petani). Konsep BUMP dibuat menyebar ke seluruh tanah air, kemudian menginduk
pada Bulog sebagai pimpinannya. Namun, lanjut Andi
Akmal, konsep tersebut terpental jauh karena kurang mendapat
dukungan.
“Padahal, selain dapat
membangun instrumen Bulog yang lebih kokoh, secara bersamaan dapat mengangkat
harkat martabat petani Indonesia secara ekonomi, sehingga petani dapat meningkat
kualitas kehidupannya,” tutur politisi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) itu.
Menurut Andi Akmal, Bulog merupakan
lembaga pangan yang
unik. Banyak pihak berharap Bulog mampu berperan besar sebagai stabilisator
pangan nasional. Namun, apabila lembaga ini melakukan kesalahan, hujatan dan cacian juga banyak bermunculan dari berbagai pihak.
“Oleh karena itu, kesempurnaan kinerja Bulog menjadi taruhan
bagi yang memimpin. Jika tidak, maka siap-siap untuk diserang,” jelasnya.
Andi Akmal menambahkan sebagai logistik utama yang mengisi
gudang Bulog, produksi beras telah melibatkan jutaan petani kecil. Ia mengusulkan apabila Bulog dikelola secara industri seperti
Thailand dan Vietnam, maka akan mampu mengalahkan industri sawit
nasional. Selain itu, impor beras dapat segera
dihentikan, bahkan negara juga akan mampu mengekspor beras secara reguler.
“Kami berharap, pemerintah saat ini dapat menjadikan Bulog sebagai lembaga strategis kedaulatan pangan dalam
arti sesungguhnya. Caranya dengan memperkuat kedudukan lembaga ini
langsung di bawah Presiden, meningkatkan kinerja sesuai dengan
harapan rakyat, serta memberantas isu korupsi di tubuh Bulog. Sehingga, keberadaan lembaga ini menjadi
kebanggaan masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada beras sebagai
makanan pokoknya,” pungkasnya.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.
Post a Comment