Lampu Kuning Pendidikan di Jakarta: Refleksi Hari Pendidikan Nasional

Penulis: Triwisaksana (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS) dimuat dalam http://m.kompasiana.com edisi Sabtu, 2 Mei 2015.

Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita pada sejarah Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan keadilan dan hak mendapatkan Layanan Pendidikan. Seharusnya, layanan pendidikan buat anak-anak bangsa sekarang ini sudah tidak ada lagi masalah. Namun, jika menarik kembali ke kondisi pendidikan di sekolah, terdapat sejumlah indikator pendidikan yang menunjukkan kondisi memprihatinkan dalam dunia pendidikan, dalam hal layanan pendidikan dan partisipasi sekolah. Lebih memprihatinkan lagi ini terjadi di Jakarta yang notabene penduduknya melek informasi, tingkat ekonomi cukup baik, dan hampir tidak ada masalah dengan prasarana dan pelayanan pendidikan. Layanan Pendidikan di Jakarta masih menyisakan sejumlah persoalan. Data dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengalami penurunan pada tahun 2014.

Dibandingkan data tahun 2013, capaian indikator tahun 2014  menurun dan tidak ada yang menunjukkan capaian angka 100%. Indikator APK SD/MI turun sebesar 24,77%, kemudian APK SMP/MTs turun sebesar 13,47%, sedangkan APK SMA/MA turun 15,26%. Semuanya menurun di atas 10%. Padahal APK merupakan indikator  untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu.

Sementara itu, capaian untuk APM yang menunjukkan proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai usia dan jenjang pendidikannya, menunjukkan angka untuk SD/MI adalah 79,15%. Sementara capaian APM SMP/MTs adalah 72,40%, dan APM SMA/MA di angka 48,83%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah tepat waktu di Jakarta masih di bawah 80%. Bahkan untuk usia sekolah SMA/MA masih dibawah 50%.

Bagaimana dengan capaian Angka APS sebagai indikator dasar untuk mengukur akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan, khususnya penduduk usia sekolah? Dari data yang ada, yang sangat memprihatinkan adalah data APS jenjang SMA/MA. Jakarta memiliki 48,91% persen penduduk berusia SMA/MA yang tidak bersekolah. Data capaian APS di setiap jenjang sekolah juga menurun. APS untuk SD/MI adalah 87,05% , APS SMP/MTs adalah 95,59%, dan APS di jenjang SMA/MA adalah 51,09%.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menyadari bahwa ada kondisi yang sangat memprihatinkan dalam angka partisipasi (APK, APM, dan APS) penduduk terhadap pendidikan di Jakarta. Bukan hanya penurunan yang terjadi di tahun 2014, namun juga angka partisipasi yang rendah yang seharusnya tidak boleh terjadi untuk kota seperti Jakarta yang memiliki sarana prasarana dan fasilitas pendidikan lengkap. Daerah dengan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari 10 triliun rupiah dan menjadikan pendidikan sebagai dedicated program.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh atas menurunnya prosentase Capaian Indikator APK, APM, dan APS pada tahun 2014, juga rendahnya capaian APK, APM, maupun APS. Jakarta adalah Ibukota Negara yang seharusnya menjadi barometer dan contoh bagi provinsi lainnya. Anggaran yang besar, fasilitas pendidikan yang lengkap, dan penduduk yang relatif terdidik harusnya menghasilkan indikator-indikator pendidikan yang tinggi dan pendidikan berkualitas. Harus dilakukan kajian menyeluruh dan dicari penyebabnya, agar penduduk usia sekolah di Jakarta semuanya bisa mendapatkan hak pendidikannya tepat waktu, sesuai usia sekolahnya masing-masing. Dinas Pendidikan juga perlu melakukan inovasi kebijakan yang bisa mendorong peningkatan indikator partisipasi tersebut khususnya APS.

Hari Pendidikan Nasional dan Ulang Tahun DKI Jakarta ke-488, harus menjadi momen bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih serius meningkatkan layanan dan mutu pendidikan di DKI Jakarta dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan. Sehingga, pendidikan di Ibukota bisa bersaing dengan Ibukota negara lain.

Hari Pendidikan Nasional dan Potret Buram Pelajar Ibukota

Hanya sepekan menjelang Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2015, dunia pendidikan di Jakarta dikejutkan dengan dua pemberitaan tentang ancaman bencana moral pelajar di Jakarta. Pertama adalah pemberitaan tentang rencana pesta bikini siswa-siswa sebagai perayaan setelah ujian nasional yang akan diadakan sebuah event organizer di sebuah hotel berbintang. Kedua adalah penangkapan kegiatan prostitusi disebuah kompleks apartemen di Jakarta yang melibatkan pelajar sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Padahal persoalan tawuran pelajar belum lagi bisa dituntaskan dan masih terus memakan korban. Demikian pula dengan fenomena cabe-cabean yang melibatkan remaja usia pelajar yang berkeliaran di malam hari. Ancaman kerusakan pelajar memang semakin menghantui dunia pendidikan kita, khususnya di Jakarta.

Sejalan dengan Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), fungsi dan tujuan pendidikan pada Peraturan Daerah No 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional, serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab, demikian isi peraturan perundangan tentang pendidikan.

Fungsi dan tujuan pendidikan yang mulia tersebut harus diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi Jakarta juga sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah untuk lebih menjabarkan dan "membumikan" prinsip-prinsip dalam UU Sisdiknas dengan kondisi Jakarta. Namun, hingga memasuki tahun ke-488 usia Ibukota, upaya mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan di DKI Jakarta sepertinya masih menghadapi banyak kendala, peserta didik, dalam hal ini pelajar merupakan subjek pendidikan yang berperan penting untuk masa depan Jakarta. Bagaimana kita bisa membentuk pelajar Jakarta menjadi pelajar yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, sebagaimana dicita-citakan dalam SISDIKNAS, jika persoalan moralitas pelajar di Jakarta masih pada kondisi kritis. Meningkatnya angka kasus tawuran pelajar dan hadirnya PSK pelajar menjadi indikasi meningkatnya persoalan moralitas pelajar. Kita pun dikejutkan dengan rencana pesta bikini dalam merayakan kelulusan setelah Ujian Nasional SMU yang diadakan di sebuah hotel berbintang. Apalagi acara ini ternyata bukan yang pertama kali.

Menurut data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa angka tawuran pelajar meningkat. Kasus tawuran selama tiga tahun terakhir di Jabodetabek mencapai angka 301 kasus dengan korban meninggal 46 pelajar. Dari data tersebut, paling banyak kasus terjadi di Jakarta. Pada tahun 2013 saja, tercatat 112 kasus di Jakarta. Persoalan ini harus segera diselesaikan secara serius, terpadu, dan tuntas dengan melibatkan semua pihak terkait. Banyak faktor akar penyebab masalah tersebut yang bisa dianalisa dan kemudian dicari jalan keluarnya agar bisa menghentikan terjadinya tawuran pelajar.

Di sisi lain, terkuaknya praktik prostitusi yang terjadi di sebuah apartemen di Jakarta yang melibatkan pelajar sebagai PSK diyakini hanya merupakan fenomena gunung es prostitusi yang melibatkan pelajar. Prostitusi online maupun dengan memanfaatkan sosial media juga diyakini banyak melibatkan pelajar sebagai pelakunya. Bukan hanya sebagai PSK, pada beberapa kasus, oknum pelajar di Jakarta juga menjadi mucikari yang menawarkan rekan sesama pelajar melalui berbagai media.

Perlu dilakukan inovasi pada sistem pendidikan di Jakarta sehingga bisa terwujud fungsi dan tujuan pendidikan di Jakarta sebagaimana tertulis pada Perda No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan di Jakarta. Pendidikan Karakter, ketersediaan sarana untuk aktualisasi diri pelajar, pembinaan komunitas pelajar, peraturan apresiasi, sanksi secara positif, dan berbagai kebijakan serta program penanganan moralitas pelajar bisa didesain secara khusus dengan partisipasi semua stakeholder. Semua pihak perlu terlibat dan saling bersinergi dalam pembenahan moral pelajar ini. Dinas Pendidikan tidak perlu menutup diri dan berjalan sendiri dalam melakukan pembenahan, karena boleh jadi sumberdaya dan metode/pendekatan untuk melakukan pembenahan tersebut justru berlimpah di luar.

Momen Hardiknas yang akan diiringi dengan Ulang Tahun Jakarta ke-488 merupakan waktu yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Jakarta untuk melakukan pembenahan dan upaya berkesinambungan mewujudkan pelajar-pelajar di Jakarta sebagai “Pelajar Unggul dalam Ilmu, Iman dan Taqwa.” Karena mereka adalah Pemimpin Masa Depan Ibukota.