JAKARTA (1/5) – Ketua Bidang Buruh, Tani, dan
Nelayan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Martri Agung
mengaku bersyukur karena Indonesia saat ini telah menetapkan Hari Buruh yang jatuh
pada tanggal 1 Mei sebagai Hari Besar Nasional. Karena Martri menilai, buruh
merupakan elemen yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, sehingga
kesejahteraannya harus selalu dijaga.
“Buruh merupakan salah satu stakeholder dalam pembangunan atau
perekonomian Indonesia. Tidak mungkin ekonomi bergerak tanpa adanya buruh. Jadi
itu salah satu fakta, mau tidak mau Indonesia akan bangkit dan maju ketika
buruhnya pun sejahtera. Ketika kesejahteraan buruh terjaga, mereka bekerja jadi
lebih tenang, lebih aman, sehingga akhirnya produktifitas kerja pun meningkat”
ungkap Martri saat ditemui di Gedung DPP
PKS, Rabu (29/4).
Dari awal pembentukannya, PKS memang sudah
fokus terhadap isu perburuhan. Hal tersebut terbukti dengan adanya bidang
khusus bagi buruh beserta dengan tani dan nelayan. Dalam bidang tersebut, para
Kader PKS fokus memberikan pembinaan dan program-program terkait dengan
perburuhan bersama dengan serikat pekerja maupun federasi dan konfederasi
pekerja di Indonesia.
PKS, ujar Martri,
selalu mendukung elemen buruh dalam melakukan advokasi. Tak hanya lewat agenda
pengawalan langsung, PKS pun turut serta dalam mengawal perundang-undangan yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan.
“Bersama dengan federasi dan konfederasi,
Departemen Buruh DPP PKS beserta anggota legislatif baik tingkat DPR RI maupun
DPRD Provinsi/Kabupaten selalu melakukan komunikasi dengan organisasi-organisasi
atau serikat pekerja dalam membahas peraturan perundangan. Baik di tingkat
pusat sebagai Undang-Undang maupun di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah (Perda) yang terkait dengan tenaga kerja atau buruh,” jelas Martri.
Martri menambahkan untuk gerakan di Hari Buruh tahun ini,
PKS akan turun bersama rekan-rekan buruh menyuarakan tuntutannya diantaranya
pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara konsisten dan
transparan terkait jaminan kesehatan dan jaminan pensiun serta pembubaran
pengadilan hubungan industrial yang justru merugikan buruh.
Lebih lanjut Martri pun menuturkan ada
beberapa isu tentang perburuhan yang sedang dikawal PKS lewat Komisi IX DPR RI,
yakni revisi Undang-Undang Nomor 39 tentang Tenaga Kerja Luar Negeri,
pembubaran peradilan perselisihan industrial, serta penolakan upah murah.
Tak lupa Martri pun berpesan kepada
rekan-rekan buruh yang akan melakukan aksi hari ini, agar senantiasa menjaga
ketertibannya terutama di pusat-pusat keramaian.
“Karena sebenarnya masyarakat akan simpati
kepada gerakan kita, ketika kita bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan
khalayak luas,” pungkasnya.
Keterangan foto: Muhammad Martri Agung, Ketua
Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan DPP PKS.
Post a comment