JAKARTA, (31/7) – Bagi Kementerian Pertanian, kemarau
panjang yang melanda negeri ini harus menjadi perhatian serius terhadap
aktivitas produksi berbagai produk pangan yang menjadi tanggung jawab
kementerian ini. Demikian dikatakan anggota komisi IV DPR, Andi Akmal
Pasluddin.
“Dua agenda besar pertahanan pangan kita
sangat terganggu akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam
dan agenda panen. Dengan gagalnya tanam dan panen, ini akan mengakibatkan
terganggunya stok pangan selama 2 periode masa tanam,” jelas Andi Akmal.
Selanjutnya politisi FPKS (Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera) ini menjelaskan, bahwa peringatan antisipasi terhadap
kekeringan ini sudah ia
sampaikan sejak dua bulan lalu sebelum puasa, seusai BMKG dan Kementerian Kehutanan berkoordinasi terkait
antisipasi kebakaran hutan. Ia memperingatkan bahwa ada ancaman besar lain yang harus
dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian yakni akan terjadinya kekeringan akibat
kemarau yang mengakibatkan tanaman gagal panen dan sulitnya mempersiapkan
penanaman berikutnya.
Akmal mengatakan, terjadi sebuah peluang
bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyangga pangan saat musim kemarau ini. Dimana klorofil dari plangton
tumbuh pesat sehingga ikan mendapat pasokan makanan berlebih yang membuat hasil tangkapan ikan pun berlimpah. Namun akan
terjadi bencana kekeringan yang akan menyulitkan kinerja Kementerian Pertanian
dalam memproduksi tanaman pangan maupun hotikultura. Kenyataan yang terjadi
saat ini, hampir seluruh sentra produksi padi di Indonesia telah kering dan
terjadi puso atau gagal panen.
Yang disayangkan Andi Akmal adalah,
pemerintah membanding-bandingkan jumlah area kekeringan yang kemudian gagal
panen dengan tahun-tahun sebelumnya. Semisal pemerintah membandingkan areal
kekeringan tahun 2014 sebesar 200 ribu hektar lebih, sedangkan sekarang 101
ribu hektar. Keadaan ini sangat tidak relevan terhadap upaya pencapaian target
produksi padi yang diharapkan menuju swasembada pada 3 tahun ke depan. Pemerintah juga lupa bagaimana daya
beli masyarakat begitu rendah akibat pencabutan berbagai subsidi BBM dan
listrik sehingga akan memperparah keadaan ekonomi masyarakat pedesaan pada
tahun-tahun mendatang.
“Meskipun ada beberapa tanaman yang justru
naik produksinya seperti blewah dan semangka yang membuat para petaninya
untung, tapi mayoritas petani kita adalah petani padi yang mengalami bencana
kegagalan panen yang memperburuk ekonomi mereka. Jika pemerintah tidak
memberikan perhatian pada mereka, jumlah kemiskinan dalam waktu singkat dapat
melonjak kembali. Untuk itu, Kementerian Pertanian sebagai representasi
pemerintah yang bertanggung jawab pada produksi pangan, agar lebih serius dan
tidak menganggap enteng terjadinya kemarau panjang saat ini sebagai antisipasi
sejak dini,” tutur Akmal.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
Post a Comment