GuidePedia

0
JAKARTA, (31/7) – Bagi Kementerian Pertanian, kemarau panjang yang melanda negeri ini harus menjadi perhatian serius terhadap aktivitas produksi berbagai produk pangan yang menjadi tanggung jawab kementerian ini. Demikian dikatakan anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

“Dua agenda besar pertahanan pangan kita sangat terganggu akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam dan agenda panen. Dengan gagalnya tanam dan panen, ini akan mengakibatkan terganggunya stok pangan selama 2 periode masa tanam,” jelas Andi Akmal.

Selanjutnya politisi FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) ini menjelaskan, bahwa peringatan antisipasi terhadap kekeringan ini sudah ia  sampaikan sejak dua bulan lalu sebelum puasa, seusai BMKG dan Kementerian Kehutanan berkoordinasi terkait antisipasi kebakaran hutan. Ia memperingatkan bahwa ada ancaman besar lain yang harus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian yakni akan terjadinya kekeringan akibat kemarau yang mengakibatkan tanaman gagal panen dan sulitnya mempersiapkan penanaman berikutnya.

Akmal mengatakan, terjadi sebuah peluang bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyangga pangan saat musim kemarau ini. Dimana klorofil dari plangton tumbuh pesat sehingga ikan mendapat pasokan makanan berlebih yang membuat hasil tangkapan ikan pun berlimpah. Namun akan terjadi bencana kekeringan yang akan menyulitkan kinerja Kementerian Pertanian dalam memproduksi tanaman pangan maupun hotikultura. Kenyataan yang terjadi saat ini, hampir seluruh sentra produksi padi di Indonesia telah kering dan terjadi puso atau gagal panen.

Yang disayangkan Andi Akmal adalah, pemerintah membanding-bandingkan jumlah area kekeringan yang kemudian gagal panen dengan tahun-tahun sebelumnya. Semisal pemerintah membandingkan areal kekeringan tahun 2014 sebesar 200 ribu hektar lebih, sedangkan sekarang 101 ribu hektar. Keadaan ini sangat tidak relevan terhadap upaya pencapaian target produksi padi yang diharapkan menuju swasembada pada 3 tahun ke depan. Pemerintah juga lupa bagaimana daya beli masyarakat begitu rendah akibat pencabutan berbagai subsidi BBM dan listrik sehingga akan memperparah keadaan ekonomi masyarakat pedesaan pada tahun-tahun mendatang.

“Meskipun ada beberapa tanaman yang justru naik produksinya seperti blewah dan semangka yang membuat para petaninya untung, tapi mayoritas petani kita adalah petani padi yang mengalami bencana kegagalan panen yang memperburuk ekonomi mereka. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian pada mereka, jumlah kemiskinan dalam waktu singkat dapat melonjak kembali. Untuk itu, Kementerian Pertanian sebagai representasi pemerintah yang bertanggung jawab pada produksi pangan, agar lebih serius dan tidak menganggap enteng terjadinya kemarau panjang saat ini sebagai antisipasi sejak dini,” tutur Akmal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI




Post a Comment

 
Top