GuidePedia

0
Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman
LAMPUNG (20/8) – Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman berharap ada langkah taktis dan strategis dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menangani kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan akhir-akhir ini.

“Saya berharap TPID dapat lebih efektif dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya stabilisasi harga dan mengupayakan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” ujar Johan, Kamis (20/8).


Seperti diketahui dalam beberapa hari ini, kenaikan harga daging sapi memicu kenaikan harga daging ayam dan sebelumnya harga elpiji tabung gas 3 kilogram telah naik hingga Rp26.500 di Lampung Tengah.

Wakil Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung ini pun mengatakan keterjangkauan harga kebutuhan sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat. "Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah  Daerah karena abai dengan kondisi seperti sekarang" kata Johan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Hantoni Hasan menjelaskan bahwa kenaikan harga daging sapi begitu membingungkan. Satu pihak menganggap sesuatu yang wajar mengikuti harga pasar dan stok, sementara pihak lain menuding ada permainan di tingkat feedloter yang kemudian secara berjenjang mempengaruhi harga di rantai distribusi berikutnya sehingga diperlukan penyelidikan oleh aparat hukum.

"Dari pada membingungkan, makin membuat ruwet masalah karena ketidakpastian sumber masalah, lebih baik berbasis ilmiah dengan melakukan kajian dan riset SCM (Supply Chain Management) pasokan daging sapi dan membiarkan otoritas ilmiah yang menampilkan fakta-fakta yang dibarengi dengan solusi, berjalan" jelas Hantoni.

Ketua Pertimbangan Wilayah PKS Lampung ini menuturkan jangan sampai gonjang-ganjing masalah harga daging sapi yang tak terjangkau dan fluktuatif tiap tahunnya ujung-ujungnya impor, padahal peternak sapi lokal belum diberdayakan secara serius menjadi bagian integral pasokan pemenuhan kebutuhan daging di masyarakat.


"Jika ada program pemberdayaan petani sapi lokal sebagai bagian integral pasokan kebutuhan masyarakat tentu harus didukung penuh", tutur Hantoni.

Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Lampung  dari Fraksi PKS Mardani Umar mengatakan tentang pentingnya mengedepankan keterbukaan, baik Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan permainan di feedloter.


"Mungkin DPRD perlu melakukan rapat dengar pendapat lintas komisi dan mendengar penjelasan dari pihak Polda terkait masalah keamanan pangan beberapa hari ini", pungkas Mardani.

Sumber: Humas PKS Lampung




Post a Comment

 
Top