 |
| Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman |
LAMPUNG (20/8) – Wakil Ketua
DPRD Lampung, Johan Sulaiman berharap ada langkah taktis dan strategis dari Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menangani kenaikan harga beberapa bahan
kebutuhan akhir-akhir ini.
“Saya berharap TPID dapat
lebih efektif dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya
stabilisasi harga dan mengupayakan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” ujar
Johan, Kamis (20/8).
Seperti diketahui dalam
beberapa hari ini, kenaikan harga daging sapi memicu kenaikan harga daging ayam
dan sebelumnya harga elpiji tabung gas 3 kilogram telah naik hingga Rp26.500 di
Lampung Tengah.
Wakil
Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung ini pun mengatakan keterjangkauan
harga kebutuhan sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat. "Jangan sampai
masyarakat merasa ditinggalkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah
karena abai dengan kondisi seperti sekarang" kata Johan.
Sementara
itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Hantoni Hasan menjelaskan bahwa kenaikan
harga daging sapi begitu membingungkan. Satu pihak menganggap sesuatu yang
wajar mengikuti harga pasar dan stok, sementara pihak lain menuding ada
permainan di tingkat feedloter yang
kemudian secara berjenjang mempengaruhi harga di rantai distribusi berikutnya
sehingga diperlukan penyelidikan oleh aparat hukum.
"Dari
pada membingungkan, makin membuat ruwet masalah karena ketidakpastian sumber
masalah, lebih baik berbasis ilmiah dengan melakukan kajian dan riset SCM (Supply Chain Management) pasokan daging
sapi dan membiarkan otoritas ilmiah yang menampilkan fakta-fakta yang dibarengi
dengan solusi, berjalan" jelas Hantoni.
Ketua
Pertimbangan Wilayah PKS Lampung ini menuturkan jangan sampai gonjang-ganjing
masalah harga daging sapi yang tak terjangkau dan fluktuatif tiap tahunnya
ujung-ujungnya impor, padahal peternak sapi lokal belum diberdayakan secara
serius menjadi bagian integral pasokan pemenuhan kebutuhan daging di
masyarakat.
"Jika ada program
pemberdayaan petani sapi lokal sebagai bagian integral pasokan kebutuhan
masyarakat tentu harus didukung penuh", tutur Hantoni.
Sedangkan
Anggota Komisi I DPRD Lampung dari Fraksi
PKS Mardani Umar mengatakan tentang pentingnya mengedepankan keterbukaan, baik
Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun aparat yang berwenang melakukan
penyelidikan dugaan permainan di feedloter.
"Mungkin DPRD perlu
melakukan rapat dengar pendapat lintas komisi dan mendengar penjelasan dari
pihak Polda terkait masalah keamanan pangan beberapa hari ini", pungkas Mardani.
Sumber: Humas PKS Lampung
Post a Comment