JAKARTA (20/8) –
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI telah menyampaikan pandangannya
atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN)
yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 yang lalu, pada Sidang
Paripurna DPR, Kamis (20/8).
Ketua Fraksi PKS,
Jazuli Juwaini menilai, ada sejumlah materi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2016
yang harus dikritisi maupun diapresiasi secara objektif dan proporsional oleh
FPKS.
Pertama, papar Jazuli,
angka pertumbuhan yang ditetapkan 5,5% sesungguhnya menyelisihi target dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 yang sebesar
6-7%. Meski lebih kecil angka tersebut sulit dicapai tanpa kerja keras
pemerintah.
Kedua, Fraksi PKS
menilai potensi ekonomi masih mungkin tumbuh lebih tinggi dan berkualitas.
Sayangnya pemerintah belum memberikan arah yang jelas terkait dengan
transformasi struktural ekonomi.
Ketiga, jargon
trisakti terkait kemandirian ekonomi harus diakui masih sebatas retorika.
Bagaimana roadmap-nya, apa basis
industri yang kuat untuk dikembangkan belum nampak jelas. Tanpa industrialisasi
yang kokoh kita sulit menjadi bangsa produsen.
"Usul Fraksi PKS,
hasil pertanian dan kelautan menjadi basis industri yang kita perkokoh, dan
untuk itu perlu dukungan infrastruktur, regulasi, serta kebijakan yang
berpihak," ujar Jazuli.
Keempat, lanjut
Jazuli, pemerintah dan otoritas keuangan harus sinergis antisipasi dampak
pelemahan rupiah yang sekarang sudah bertengger di angka Rp13.400 per dollar.
Sebagai nahkoda pemerintah harus jelaskan paket kebijakan yang efektif dan
eksesif untuk mengatasi dampaknya bagi pelemahan daya beli rakyat.
Kelima, pemerintah
menetapkan target pendapatan negara Rp1.848 triliun dimana dari sumber
perpajakan sebesar Rp1.565 triliun (naik 5,1%). Pemerintah perlu efektifkan
pencapaiannya karena selama ini selalu tidak tercapai meski nilai target itu
sesungguhnya juga jauh dari optimal.
"Tax ratio selama beberapa tahun yang
stagnan dan cenderung menurun harus ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) juga masih sangat mungkin ditingkatkan," imbuh Jazuli.
Selanjutnya: Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 2 Habis
Selanjutnya: Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 2 Habis
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
Post a Comment