Keenam, alokasi
belanja infrastruktur sebesar Rp313 triliun meningkat Rp23 triliun harus
konsekuen dalam eksekusinya, jangan lagi ada serapan rendah karena berpengaruh
pada pergerakan roda ekonomi.
"Pemerintah juga
jangan hanya fokus pada pendanaan proyek-proyek besar tapi termasuk proyek
bersifat masif dan padat karya agar lebih langsung dirasakan rakyat
dampaknya," ujar Jazuli.
Ketujuh, anggaran
kesehatan Rp106 triliun (5% dari belanja negara) telah memenuhi amanat
Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu pemerintah
harus tingkatkan layanan dan infrastruktur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
yang masih buruk saat ini.
Kedelapan, transfer
daerah naik menjadi Rp782 triliun, bahkan lebih tinggi dari belanja K/L.
Pemerintah harus awasi dan dampingi agar efektif serapannya untuk percepatan
pembangunan daerah, jangan hanya diparkir di bank-bank daerah.
Kesembilan, dana desa
juga alami peningkatan menjadi Rp46,98 triliun (6% dari target 10 persen). Ke
depan perlu ditingkatkan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (10%)
seiring dengan kesiapan dan kehandalan aparatur desa untuk mengelolanya bagi
percepatan pembangunan desa.
"Dana desa harus
jadi berkah bagi desa jangan sampai jadi petaka dan sumber
korupsi/penyelewengan baru," tambah Jazuli.
Kesepuluh, alokasi
subsidi nonenergi melalui bantuan-bantuan sosial nilainya Rp80,4 triliun harus
didukung basis data yang valid dan sistem yang akuntabel, jangan sampai
melenceng dari sasaran apalagi diselewengkan.
"Fraksi PKS akan
serius mengawal RAPBN 2016 hingga disahkan nanti agar optimal berpihak pada
rakyat yakni dalam meringankan kesulitan ekonomi dan (pada saat yang sama)
meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkas politisi PKS asal Banten itu.
Baca Sebelumnya: Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 1
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
Post a Comment