GuidePedia

0
JAKARTA (10/8) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi mengkritisi wacana untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden. Menurut dia, apabila pasal penghinaan itu dihidupkan kembali maka dapat dikatakan melawan konstitusi.

"Ini berarti ada upaya menghidupkan kembali pasal ini, dapat dikatakan ini upaya melawan konstitusi. Karena MK telah menyatakan kaidah pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi," kata Aboebakar melalui pesan singkatnya, Senin (10/8/2015).

Aboebakar menilai, apabila pemerintah bersikeras menghidupkan pasal penghinaan presiden itu dinilainya bentuk pelecehan terhadap MK. Pasalnya menurut Aboebakar, pemerintah tidak menghargai keputusan MK yang memiliki kekuatan final and binding.

"Bila ini diusulkan oleh seorang Presiden, maka Presiden telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, yang seharusnya menghormati kewenangan dan posisi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden. Pasal ini sudah pernah diajukan pada masa pemerintahan SBY dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh MK.

Sumber: http://www.tribunnews.com

Post a Comment

 
Top