Penghapusan Syarat Bahasa Pekerja Asing Tidak Adil untuk Masyarakat Indonesia

TASIKMALAYA (25/8) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menolak keras rencana Pemerintah menghapuskan syarat bisa berbahasa Indonesia untuk para calon pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Menurutnya, rencana tersebut tidak adil untuk masyarakat Indonesia.

Sohibul Iman menyatakan hal ini usai mengisi ceramah dalam Program Pengenalan Studi Mahasiswa (PPSM) POLTEKKES Kota Tasikmalaya, Senin (24/8). Ia menegaskan ketika calon tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tanpa hambatan, di sisi lain para pelajar Indonesia yang ingin belajar ke luar negeri harus menguasai bahasa di negara tersebut dengan biaya tidak murah.

“Kita keluar negeri saja banyak sekali barrier-nya. Saya waktu belajar ke Jepang juga harus belajar bahasa Jepang dulu 1 tahun di sana. Syarat bahasa itu justru salah satu cara kita supaya tenaga kerja asing tidak terlalu deras ke Indonesia. Jadi, mereka mau tidak mau harus menguasai Bahasa Indonesia dulu baru bisa masuk ke sini,” ujarnya.

Menurut Doktor lulusan Jepang tersebut, bila syarat bisa berbahasa Indonesia dihapuskan, maka calon pekerja asing akan sangat mudah masuk ke Indonesia tanpa penghalang apapun. “Kalau tanpa syarat itu (bisa berbahasa Indonesia), mereka tidak punya barrier (penghalang) apapun untuk menjadi pekerja di Indonesia,” jelas Sohibul Iman.

Padahal, lanjut Sohibul Iman, dalam percaturan dunia saat ini ketika pajak atau bea masuk sekarang dinolkan, semua negara berlomba-lomba mencari penghalang yang nonbea masuk. “Oleh karena bea masuk tidak boleh lagi jadi penghalang, dinolkan. Itu yang disebut dengan non tariff barrier. Nah, salah satu non tariff barrier yang efektif itu ialah bahasa,” terangnya.

Sohibul Iman menambahkan, seharusnya barrier dibuat sebanyak-banyaknya. Seperti makanan yang diimpor, kehalalan menjadi alat penyaring agar makanan tidak mudah masuk ke Indonesia. “Justru disitulah seharusnya Pemerintah menciptakan non tariff barrier sebanyak-banyaknya. Kalau yang sudah ada mau dibuang, ini menurut saya tidak tepat,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu berharap Presiden Joko Widodo membatalkan rencana penghapusan syarat bisa berbahasa Indonesia untuk para calon pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia. “Hal-hal seperti itu seharusnya menjadi perhatian dasar dari seorang Presiden,” pungkas Sohibul Iman.