TASIKMALAYA (25/8)
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menolak keras
rencana Pemerintah menghapuskan syarat bisa berbahasa Indonesia untuk para
calon pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Menurutnya, rencana tersebut
tidak adil untuk masyarakat Indonesia.
Sohibul Iman
menyatakan hal ini usai mengisi ceramah dalam Program Pengenalan Studi
Mahasiswa (PPSM) POLTEKKES Kota Tasikmalaya, Senin (24/8). Ia menegaskan ketika
calon tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tanpa hambatan, di sisi lain para
pelajar Indonesia yang ingin belajar ke luar negeri harus menguasai bahasa di
negara tersebut dengan biaya tidak murah.
“Kita keluar negeri
saja banyak sekali barrier-nya. Saya
waktu belajar ke Jepang juga harus belajar bahasa Jepang dulu 1 tahun di sana. Syarat
bahasa itu justru salah satu cara kita supaya tenaga kerja asing tidak terlalu
deras ke Indonesia. Jadi, mereka mau tidak mau harus menguasai Bahasa Indonesia
dulu baru bisa masuk ke sini,” ujarnya.
Menurut Doktor
lulusan Jepang tersebut, bila syarat bisa berbahasa Indonesia dihapuskan, maka
calon pekerja asing akan sangat mudah masuk ke Indonesia tanpa penghalang
apapun. “Kalau tanpa syarat itu (bisa berbahasa Indonesia), mereka tidak punya barrier (penghalang) apapun untuk
menjadi pekerja di Indonesia,” jelas Sohibul Iman.
Padahal, lanjut
Sohibul Iman, dalam percaturan dunia saat ini ketika pajak atau bea masuk
sekarang dinolkan, semua negara berlomba-lomba mencari penghalang yang nonbea
masuk. “Oleh karena bea masuk tidak boleh lagi jadi penghalang, dinolkan. Itu
yang disebut dengan non tariff barrier.
Nah, salah satu non tariff barrier yang efektif itu ialah bahasa,”
terangnya.
Sohibul Iman
menambahkan, seharusnya barrier
dibuat sebanyak-banyaknya. Seperti makanan yang diimpor, kehalalan menjadi alat
penyaring agar makanan tidak mudah masuk ke Indonesia. “Justru disitulah
seharusnya Pemerintah menciptakan non
tariff barrier sebanyak-banyaknya. Kalau yang sudah ada mau dibuang, ini
menurut saya tidak tepat,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi
X DPR RI itu berharap Presiden Joko Widodo membatalkan rencana penghapusan
syarat bisa berbahasa Indonesia untuk para calon pekerja asing yang akan masuk
ke Indonesia. “Hal-hal seperti itu seharusnya menjadi perhatian dasar dari
seorang Presiden,” pungkas Sohibul Iman.
Post a Comment