GuidePedia

0
JAKARTA (7/8) – Partai Keadilan Sekahtera (PKS) menolak usulan pemberian sanksi bagi partai politik (Parpol) yang enggan mengusung kadernya di Pilkada. Mereka beralasan tidak ada dasar yang kuat untuk dijadikan patokan agar sanksi tersebut diterapkan.

"Apa dasarnya? Kembalikan dulu pada aturannya, ada yang dilanggar atau tidak?" ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta, Jumat (7/8/2015).

Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut lebih baik Pilkada di 7 Kabupaten/Kota mengikuti aturan yang ada, yaitu pemilihan kepala daerahnya ditunda pada Pilkada serentak periode berikutnya di 2017. 

"Itu bagian dinamika, biarkan mengalir dulu saja, seperti apa setelah berjalan penuh satu paket dengan 2017," tukasnya.

Sukamta menilai lebih baik polemik calon tunggal di Pilkada serentak tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaran Pilkada. Jika pada periode berikutnya masih menuai polemik, dia baru setuju aturan dalam Pilkada dilakukan revisi.

"Jadikan itu (polemik calon tunggal) sebagai bahan evaluasi menyempurnakan aturan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak mengusung pasangan calon kepala daerah harus sesuai dengan aturan undang-undang. Saat ini, dalam UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik belum mencantumkan pemberian sanksi terhadap Parpol yang tidak mengusung pasangan calon.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan pembahasan pemberian sanksi ini akan dilakukan ketika merevisi undang-undang partai politik dan pemilihan kepala daerah pada awal 2016. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada juga tidak menyebutkan adanya sanksi bagi partai yang tidak mengusung calon dalam Pilkada.

Post a Comment

 
Top