GuidePedia

0
SERDANG BEDAGAI (6/8) - Zulfikar, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan reses kerja anggota dewan yang berlangsung dari tanggal 3-8 Agustus 2015. Reses kali ini digelar di Dusun 8 Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Serdang Bedagai, Rabu malam (5/8/15).

Kegiatan serap aspirasi masyarakat disambut antusias oleh warga sekitar. Hadir dalam kesempatan ini, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, serta ibu-ibu sekitar yang seluruhnya berjumlah sekitar 150 orang.

Kesempatan ini digunakan warga untuk beramah-tamah dengan anggota dewan (Zulfikar). Bahkan warga berterima kasih kepada Zulfikar selaku anggota dewan yang mau hadir mengunjungi dusun mereka. 

“Kami berterima kasih pada Pak Zul, karena berkenan hadir ke Desa Paya Lombang. Baru pertama kali ada anggota dewan yang menjemput aspirasi ke desa kami ini, khususnya ke Dusun 8,” ungkap Paino salah seorang warga.

Paino juga berharap besar kepada partai pengusung Zulfikar yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar kader-kader partai tetap ramah dan dekat dengan masyarakat serta semakin optimal melayani masyarakat.

Paino juga berharap agar Zulfikar selaku anggota DPRD Provinsi dapat berkoordinasi dengan DPRD kabupaten guna perbaikan pembangunan jalan di Desa Paya Lombang. Karena menurutnya infrastruktur kabupaten cukup mengkhawatirkan, sehingga butuh perhatian serius dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Mengingat Desa Paya Lombang memiliki penduduk yang banyak.

Selain itu warga juga mengeluhkan tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan oleh pemerintah pusat tapi tidak tepat sasaran. Fakta di lapangan banyak temuan sebaran kartu tersebut peruntukannya tidak tepat. 

“Yang paling berhak mendapatkan, malah tidak menerima,” ujar Usman Saragih.

Menurutnya ini malah akan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Dia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan ini.

Khairuddin yang berprofesi sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) menyampaikan keluhannya. Menurutnya ada temuan dilapangan, setelah menikah dan punya anak. Ternyata anak yang dilahirkan terkena Aids. 

“Bagaimana jika syarat nikah mencantumkan surat keterangan sehat, seperti keterangan bebas narkoba,” ungkap Khairuddin.

Tapi persyaratan ini jangan menambah beban bagi masyarakat yang akan menikah. Semoga ini dapat dipertimbangkan pemerintah.

Zulfikar mengatakan reses merupakan kewajiban anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Waktu dan tempat reses juga sudah ditetapkan sesuai dapil masing-masing, sedangkan lokasi dikembalikan kepada anggota dewan masing-masing. Ini dilakukan 3 kali dalam setahun.

Sedangkan terkait regulasi nikah sudah tepat, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi. Karena sebenarnya ada penyuluhan pra nikah. Disini diharapkan pasangan yang akan menikah memiliki pengetahuan terkait pernikahan. 

“Namun ini tidak terealisasi. Saya akan menyampaikan usulan ini ke pihak terkait yakni kementerian agama,” ungkap Ketua Fraksi PKS Sumatera Utara ini.

Untuk kartu-kartu yang dibagikan, Zulfikar mengatakan telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan pemerintah pusat. Terkait data orang miskin yang ada, karena indikator kemiskinan masih belum jelas. Hal ini akan disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat. 

Diakhir acara, Zulfikar memohon doa dari masyarakat agar PKS tetap dekat dan melayani masyarakat. Serta amanah dalam mengemban tugas.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara

Post a Comment

 
Top